Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan adanya berbagai persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pemeriksaan tersebut mencakup ratusan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari tahun anggaran sebelumnya.

Sebanyak puluhan laporan tercatat belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari lembaga pemeriksa.

Temuan audit juga menyoroti masalah penataan anggaran, pengelolaan aset hibah, serta dana pendidikan.

Selain itu, terdapat ketidakpatuhan aturan dan kelemahan dalam sistem pengendalian internal pemerintah daerah.

Rincian Masalah Pengelolaan Anggaran dan BOSP

Dalam pemeriksaan terhadap dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, BPK menemukan ketidaksesuaian pada 288 Pemda dengan nilai permasalahan mencapai Rp34,14 miliar.

Masalah tersebut mencakup kekurangan volume, penggunaan dana untuk kepentingan pribadi, hingga pembayaran honorarium melampaui standar.

Selain masalah pendidikan, penatausahaan aset hibah dari pemerintah pusat dan Pemda lain belum sesuai ketentuan di 15 Pemda.

Kondisi ini meningkatkan risiko penyalahgunaan serta kehilangan aset tetap dalam neraca keuangan daerah.

BPK juga mencatat 198 Pemda menghadapi kondisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang lebih kecil daripada total kewajiban jangka pendek.

Situasi tersebut menjadi peringatan dini mengenai potensi kesulitan Pemda dalam melunasi utang kepada pihak ketiga serta risiko fiskal.