Perhitungan keuntungan perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus menjadi sorotan utama dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa.

Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman Sampurna hadir sebagai ahli meringankan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Keuntungan Badan Usaha dan Kondisi Keuangan Negara

Dalam keterangannya, Agung menyatakan bahwa keuntungan travel haji tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk kerugian keuangan negara.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan usaha penyelenggara ibadah haji khusus menghasilkan keuntungan dari selisih pendapatan pelayanan dengan biaya penyelenggaraan.

Menurut pandangannya, keuntungan tersebut merupakan manfaat ekonomi bagi badan usaha dan tidak secara langsung memengaruhi kondisi keuangan negara.

Penjelasan itu disampaikan Agung setelah pengacara Yaqut mempertanyakan dampak keuntungan perusahaan penyelenggara haji khusus terhadap keuangan negara.

Ia menegaskan bahwa negara tidak diuntungkan maupun dirugikan dengan pemberangkatan haji khusus tersebut karena keuntungan merupakan hasil kegiatan usaha pelayanan.

Agung menyebut penyelenggaraan haji khusus tidak memiliki hubungan serta dampak yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban negara.

Lebih lanjut, Agung mempersoalkan dasar penghitungan kerugian negara senilai Rp 622.090.207.166,41 dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Dia menilai penghitungan tersebut mengandung kesalahan mendasar karena menggunakan keuntungan dan penerimaan pihak tertentu sebagai pengganti penghitungan kerugian aktual.

Dalam perkara ini, Yaqut Cholil Qoumas didakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 622 miliar terkait dugaan korupsi kuota haji tambahan.