Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama sekitar dua setengah jam menjadi sorotan. Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan niatnya untuk mundur dari jabatan wakil presiden.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya penyampaian niat tersebut. Ia menjelaskan, Prabowo tidak serta-merta menolak keinginan Gibran. Presiden justru memberikan nasihat dan meminta diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen milik wakil presiden.

Status persoalan ini penting diluruskan: yang terjadi baru penyampaian niat. Belum ada pengunduran diri resmi dan belum ada keputusan akhir yang diumumkan kepada publik.

Polemik Berawal dari Surat Penyetaraan Ijazah

Gelombang sorotan terhadap Gibran berkaitan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung bernomor 742 K/TUN/2026. Dalam putusan itu, MA memerintahkan kementerian pendidikan mencabut surat penyetaraan ijazah Gibran dan menyatakan surat tersebut tidak berlaku lagi.

Menko Yusril Ihza Mahendra menegaskan putusan mengenai ijazah itu sudah final. Kepastian hukum tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat isu pengunduran diri Gibran mengemuka ke ruang publik.

Petisi di DPR Ikut Bergulir

Dari Senayan, Partai Keadilan Sejahtera memandang pilihan yang tersedia adalah pengunduran diri atau DPR menjalankan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Sejalan dengan itu, hampir 50 anggota DPR menandatangani petisi HMP dan menyerahkannya ke pimpinan DPR.

Kombinasi antara niat yang disampaikan ke presiden dan petisi yang bergulir di parlemen membuat isu ini menjadi perbincangan politik terbesar pekan ini. Perkembangan berikutnya bergantung pada keputusan resmi yang akan diambil, baik oleh presiden maupun pimpinan DPR.

Mengapa Isu Ini Meledak di Pencarian?

Lonjakan pencarian soal Gibran tidak lepas dari rangkaian peristiwa yang saling terkait dalam waktu berdekatan: putusan kasasi MA yang memerintahkan pencabutan surat penyetaraan ijazah, pernyataan Menko Yusril bahwa putusan itu final, lalu kabar niat mundur yang dikonfirmasi langsung oleh pihak Istana.

Di sisi lain, nasihat Prabowo agar Gibran diberi kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya memberi sinyal bahwa persoalan ini belum selesai di tingkat eksekutif. Sementara petisi hampir 50 anggota DPR menjaga tekanan dari arah legislatif. Dua arah tekanan inilah yang membuat publik terus mengikuti setiap perkembangan terbarunya dari jam ke jam.