Pemerintah memperketat pengawasan komoditas pangan pokok melalui kebijakan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menerbitkan surat edaran di Jakarta pada Selasa, 10 November 2026.

Aturan tersebut mencantumkan ancaman pencabutan izin usaha bagi pihak yang dengan sengaja menaikkan harga melebihi ketentuan.

Selain itu, pelanggar juga dapat menghadapi pidana penjara maksimal 7 tahun serta denda hingga Rp 1,5 miliar.

Tahapan Sanksi dan Komoditas Sasaran

Ketentuan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 456 Tahun 2026.

Regulasi ini mengatur penindakan atas pelanggaran Harga Pembelian Pemerintah, Harga Eceran Tertinggi, serta harga program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

Komoditas yang menjadi sasaran pengawasan meliputi beras, minyak goreng, telur ayam, daging ayam, jagung, dan gula pasir.

Pemerintah menetapkan tahapan penindakan yang dimulai dari tindakan administratif, peringatan tertulis, hingga pengenaan denda.

Tahapan berikutnya mencakup rekomendasi pencabutan izin, pencabutan izin usaha, serta penarikan pangan pokok yang tidak memenuhi ketentuan.

Aparat penegak hukum bersama kepala daerah dan instansi terkait memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi berdasarkan laporan pengawas.