Kabar dari Kementerian Pertanian: izin alih fungsi lahan sawah untuk jalur pipa gas di Jawa Tengah akan dipercepat. Mentan Andi Amran Sulaiman bahkan menargetkan seluruh proses administrasi selesai dalam satu minggu.

Lahan yang akan digunakan seluas 5 hingga 15 hektare dan merupakan bagian dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang berada di wilayah kerja migas. Kementerian ESDM membutuhkan lahan itu sebagai jalur pipa gas.

Kesepakatan percepatan ini dicapai dalam pertemuan di Kantor Kementerian Pertanian pada Senin, 9 November 2026, antara Mentan Amran, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, dan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto.

Amran menginstruksikan seluruh jajarannya menyelesaikan berkas perizinan tanpa menunda-nunda. “Kalau bisa satu minggu, satu minggu. Karena kan rakyat menunggu,” ujarnya.

KKKS Boleh Langsung Kerja

Ada kabar penting bagi pelaku industri: SKK Migas telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) agar kegiatan eksplorasi dan produksi migas dapat segera berjalan, tanpa harus menunggu izin resmi terbit terlebih dahulu.

Kebijakan ini memungkinkan kegiatan hulu migas berjalan paralel dengan proses pengurusan izin — sebuah langkah yang diharapkan mendongkrak produksi migas nasional.

Amran menegaskan dirinya memantau langsung proses penerbitan SK alih fungsi lahan tersebut dan menargetkan semuanya tuntas sebelum akhir 2026.

Demi Ketahanan Energi Nasional

Percepatan izin ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga mendorong penyederhanaan perizinan lewat Badan Usaha Khusus (BUK) dalam RUU Migas.

Bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja migas Jawa Tengah, percepatan ini diharapkan memberi kepastian — proyek infrastruktur gas berjalan, sementara proses administrasinya tidak berlarut-larut.