Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai mempertimbangkan opsi pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur.

Langkah tersebut disiapkan untuk menghadapi potensi defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026 yang mencapai Rp3,4 triliun.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa keputusan mengambil pinjaman tersebut belum final.

Kebijakan itu masih harus disesuaikan secara cermat dengan kemampuan keuangan daerah saat ini.

Opsi pembiayaan tersebut muncul setelah pemprov melakukan rekonsiliasi anggaran.

Sebelumnya, proyeksi defisit sempat mencapai angka Rp5,7 triliun sebelum akhirnya berhasil ditekan.

Penghitungan ulang yang dilakukan membuat nilai defisit berkurang menjadi Rp3,4 triliun pada hari Selasa.

Skema pinjaman yang diajukan ke PT SMI dikaitkan dengan adanya tagihan piutang kepada pemerintah pusat.

Nantinya, pembayaran pinjaman tersebut rencananya akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

Meski demikian, pemprov belum memastikan apakah skema pinjaman ini akan benar-benar diambil.

Kondisi kas dan kemampuan fiskal daerah akan terus dihitung ulang sebelum menentukan langkah yang tepat.

Jika keuangan daerah masih mampu menutup kebutuhan anggaran, pinjaman tersebut kemungkinan ditiadakan.

Sejumlah persoalan penerimaan daerah turut memengaruhi kondisi APBD Jawa Barat tahun ini.

Dana bagi hasil pajak tercatat masih menjadi tagihan yang belum terselesaikan sejak periode 2023.

Selain itu, penerimaan cukai hasil tembakau dan kebijakan pajak kendaraan mobil listrik belum mencapai target.

Di sisi lain, kebutuhan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah terpencil tetap berjalan tinggi.

Situasi ini menuntut pemerintah daerah menjaga keseimbangan program pembangunan dan stabilitas fiskal.