Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah untuk bergerak cepat menangani kebakaran hutan dan lahan.

Upaya penanganan tersebut juga mencakup tindakan pencegahan terhadap potensi kemunculan titik api baru di berbagai wilayah.

Pemerintah pusat memberikan dukungan melalui persetujuan tambahan anggaran Belanja Tidak Terduga sebanyak Rp760 miliar.

Tambahan dana tersebut disalurkan untuk tujuh provinsi yang dinilai paling terdampak oleh bencana kebakaran hutan dan lahan.

Pernyataan itu disampaikan Tito dalam rapat koordinasi penanggulangan karhutla secara virtual yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Aspek kecepatan kerja di lapangan dinilai sangat krusial agar penanganan tidak terhambat oleh masalah administratif.

Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan surat edaran khusus agar kepala daerah dapat segera mencairkan dan menggunakan anggaran tersebut.

Kepala daerah juga diminta segera menyusun Peraturan Kepala Daerah guna mempercepat realisasi dana darurat di wilayah masing-masing.

Selain masalah anggaran, pemerintah daerah diminta memperkuat penegakan aturan terkait larangan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Daerah yang masih memiliki peraturan kepala daerah bersifat umum diinstruksikan untuk segera melakukan penyesuaian aturan.