Penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi digital di Indonesia dilaporkan telah mencapai Rp58,75 triliun hingga akhir September 2026.

Direktorat Jenderal Pajak mencatat kontribusi tersebut bersumber dari perdagangan elektronik, aset kripto, teknologi finansial, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sektor Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Jadi Penyumbang Terbesar

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menduduki posisi pertama sebagai penyumbang terbesar dengan total nilai penerimaan mencapai Rp45,21 triliun.

Pajak SIPP menyusul di urutan berikutnya dengan perolehan sebesar Rp5,96 triliun berdasarkan catatan resmi dari otoritas pajak.

Sektor teknologi finansial turut memberikan andil sebesar Rp5,40 triliun terhadap kas negara sepanjang periode tersebut.

Sementara itu, transaksi aset kripto menyumbangkan penerimaan pajak sebesar Rp2,18 triliun hingga akhir September 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan bahwa pemerintah secara konsisten memperkuat pengawasan dan memperluas cakupan pemungutan.

Langkah tersebut diambil agar pertumbuhan sektor digital dapat berjalan beriringan dengan tingkat kepatuhan perpajakan yang optimal.

Hingga September 2026, otoritas pajak telah menunjuk sebanyak 280 pelaku usaha perdagangan elektronik sebagai pemungut pajak pertambahan nilai.

Sebanyak tiga perusahaan baru turut ditambahkan dalam daftar penunjukan sepanjang bulan September tahun ini.

Perluasan basis pemungutan ini diharapkan dapat menciptakan perlakuan perpajakan yang adil bagi seluruh pelaku usaha.