Center of Economic and Law Studies menyoroti pesatnya pembangunan pembangkit listrik tenaga uap captive di berbagai wilayah industri dalam negeri.

Kondisi tersebut dinilai terjadi akibat keterlambatan PT PLN menyediakan pasokan dan jaringan listrik memadai bagi sektor pengolahan logam.

Direktur Eksekutif Celios menyatakan investasi China di sektor pengolahan logam membutuhkan kecepatan tinggi dalam proses konstruksi serta perolehan keuntungan.

Pilihan jatuh pada PLTU captive lantaran pembangunannya tergolong cepat dengan pasokan batu bara yang mudah didapatkan.

Keterlambatan Jaringan PLN

Kelambanan PLN dalam memperluas jangkauan jaringan listrik dinilai terlihat nyata di sejumlah kawasan industri yang sedang berkembang.

Kasus serupa terdeteksi di Morowali, Mempawah Kalimantan Barat, hingga kawasan industri hijau di Kalimantan Utara.

Potensi energi baru terbarukan di sekitar kawasan industri sebenarnya cukup besar meliputi tenaga surya, air, serta angin.

Kendati demikian, PLN belum dapat diandalkan untuk mengembangkan berbagai potensi tersebut guna memasok kebutuhan energi kawasan industri.

Pengecualian Peraturan Presiden

Masifnya pertumbuhan fasilitas tersebut turut didorong oleh pengecualian dalam Peraturan Presiden No. 112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan.

Aturan tersebut mengecualikan PLTU captive dari rencana pemensiunan pembangkit berbasis batu bara.

Lembaga riset energi Ember mencatat industri pengolahan nikel mendominasi pengguna listrik captive terbesar pada 2025 dengan konsumsi melampaui 81 terawatt hour.

Sebanyak lebih dari 94% dari total pasokan tersebut berasal langsung dari tenaga batu bara.