MK Tegaskan Sanksi Diskualifikasi Parpol Pelanggar Kuota Perempuan
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai langkah krusial.
Putusan itu mempertegas sanksi diskualifikasi bagi partai politik yang melanggar kuota keterwakilan perempuan minimal 30%.
Menurut Anis, ketegasan hukum ini akan memaksa partai politik mengubah cara pandang terhadap politikus perempuan. Mereka tidak lagi ditempatkan hanya sebagai pemenuh prasyarat legalitas pemilu.
“Putusan MK ini patut dihormati sebagai upaya memperkuat keterwakilan perempuan dalam politik,” ujar Anis dalam keterangan resminya, Rabu (27/5/2026).
Ia menilai semangatnya baik, yakni mendorong partai politik tidak menjadikan kuota 30% sebagai syarat administratif belaka.
Anis menambahkan, indikator keberhasilan demokrasi tidak boleh diukur hanya dari angka formalitas di atas kertas. Yang lebih mendesak adalah hadirnya figur perempuan berkompetensi dan berintegritas di parlemen.
“Yang dibutuhkan demokrasi adalah keterwakilan substantif, yaitu perempuan yang memiliki kapasitas, integritas, dan kesempatan setara dalam pengambilan kebijakan publik,” jelasnya.
Jika partai politik mampu membangun ekosistem internal yang sehat, pemenuhan angka 30% tidak akan dirasa sebagai beban.
Putusan MK ini pun akan bertransformasi menjadi instrumen penguatan kualitas demokrasi nasional.
Sanksi Berat dan Catatan Proporsional
Mengenai klausul sanksi berat berupa pengguguran kepesertaan parpol di Daerah Pemilihan (Dapil) yang tidak memenuhi kuota, Anis memahami jalan pikiran para hakim konstitusi.
Sebuah produk hukum membutuhkan daya paksa yang kuat agar tidak disepelekan.
“Saya memahami logika MK bahwa aturan akan sulit efektif jika tanpa konsekuensi tegas. Selama ini ketentuan afirmasi perempuan sering dipandang sebagai kewajiban administratif yang dapat dinegosiasikan,” ujarnya.
Kendati demikian, Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini memberikan catatan kritis. Implementasi sanksi harus tetap dikawal secara proporsional oleh penyelenggara pemilu.
Jangan sampai penegakan sanksi administrasi mencederai hak konstitusional pemilih di daerah.
“Tujuan meningkatkan keterwakilan perempuan justru berujung pada berkurangnya pilihan politik masyarakat akibat gugurnya peserta pemilu di suatu dapil,” ujar Anis.
Oleh karena itu, Anis menekankan indikator keberhasilan pasca-putusan MK ini tidak dilihat dari seberapa banyak partai politik yang dijatuhi sanksi.
Keberhasilan sejatinya terletak pada political will parpol untuk memberikan ruang, pendampingan, dan waktu bagi kader perempuan tumbuh menjadi pemimpin kompetitif.
Update Terbaru
The Rules Episode 6 Sub Indo Bukan LK21 tapi di VIU: Transisi ke Shift Malam Bukan Sekadar Perubahan Jadwal Kerja
Rabu / 18-11-2026, 08:17 WIB
Profil Tiga Elite Gerindra yang Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Tujuan Program Pax Silica AS untuk Rantai Pasok Teknologi ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Langkah Mudah Memindahkan Nomor eSIM Saat Ganti Ponsel Pintar
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Teknologi Bezel Super Tipis Samsung Siap Lampaui Rencana Edisi iPhone
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Panduan slow travel di Labuan Bajo demi liburan akhir tahun berkualitas
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Cara Jalan Kaki untuk Mengecilkan Perut Buncit Secara Efektif
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Strategi BRIN libatkan mahasiswa telusuri naskah kuno Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Pencairan Uang Saku MagangHub 2027 Berpotensi Sedikit Terlambat
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Debut Bersejarah Vietnam U-17 di Piala Dunia, Belgia Menanti di Laga Pembuka Grup G
Rabu / 18-11-2026, 08:05 WIB
Wonderkid Benfica Gianluca Prestianni Diperebutkan Arsenal, PSG, dan Bayern
Rabu / 18-11-2026, 08:01 WIB
Pau Cubarsi Cedera Saat Bela Timnas Spanyol dan Perparah Masalah Lini Belakang Barcelona
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
VIVA dan MDIA Perkuat Posisi Keuangan Melalui Efisiensi Operasional
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Daftar SPBU Shell Jual Bensin di Jakarta dan Sekitarnya
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB






