Pakar Beri Catatan Penting soal MoU MPR-MK Terkait Tafsir Konstitusi
Sejumlah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membahas kewenangan masing-masing lembaga terkait tafsir dan amendemen UUD 1945.
Selain memberikan undangan sidang tahunan MPR pada Agustus mendatang, mereka juga menandatangani nota kesepahaman (MoU).
Isi MoU tersebut adalah agar MPR dilibatkan dalam tafsir konstitusi dan keputusan di MK.
Ketua MPR, Ahmad Muzani, mengatakan MoU itu mencakup salinan keputusan MK yang juga diterima MPR, serta MPR akan diminta memberikan keterangan dalam penyusunan amar putusan MK.
Catatan Pakar Hukum Tata Negara
Anggota Constitutional and Administrative Law Society (CALS), Herdiansyah Hamzah alias Castro, memberikan catatan terkait MoU tersebut.
Menurut Castro, sekilas tidak ada yang salah karena Pasal 54 UU MK mengatur bahwa MK dapat meminta keterangan dari MPR.
Namun, ia menduga ada upaya menjadikan MPR sebagai lembaga penafsir tunggal terhadap perubahan konstitusi.
"Ini semacam upaya untuk menjadikan MPR sebagai lembaga yang lebih otoritatif menjelaskan tafsir-tafsir terhadap perubahan UUD," ujar Castro.
Castro menekankan MK bisa menafsirkan konstitusi dengan merujuk pada risalah dan dokumen, tanpa harus melibatkan anggota MPR yang tidak semuanya terlibat dalam proses amendemen 1999-2002.
Ia juga mencurigai pertemuan MPR dengan MK berkaitan dengan isu amendemen konstitusi.
Pandangan Peneliti PSHK
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Violla Reininda, menyoroti dua hal dari MoU tersebut.
Pertama, penafsiran konstitusional MPR berada dalam kamar legislatif sesuai kewenangannya, seperti amendemen konstitusi dan pelantikan presiden.
Kedua, MPR harus memahami bahwa sesuai Pasal 54 UU MK, pelibatan MPR dalam persidangan adalah sebagai pemberi keterangan jika diperlukan MK, bukan sebagai pihak yang dilibatkan dalam perumusan putusan.
"Jangan sampai MPR membaca ini sebagai upaya untuk mengintervensi kemerdekaan peradilan konstitusi," ujar Violla.
Sebelumnya, Muzani menegaskan bahwa MPR adalah lembaga yang paling memahami konstitusi sehingga harus dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan MK.
Sementara itu, Juru Bicara MK Enny Nurbaningsih menyatakan hal tersebut sesuai Pasal 54 UU MK dan MK sudah pernah meminta keterangan MPR jika diperlukan.
Update Terbaru
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Peluang Reli IHSG Hari Ini Disertai Deretan Rekomendasi Saham Unggulan Analis
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB






