MK Buka Suara Soal Pelibatan MPR dalam Tafsir Konstitusi
Mahkamah Konstitusi (MK) membenarkan adanya pertemuan dengan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk membahas nota kesepahaman (MoU) tentang pelibatan MPR dalam tafsir konstitusi dan putusan MK.
Juru Bicara MK sekaligus Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan hal itu saat dihubungi melalui pesan tertulis, Kamis (9/7).
"Memang seperti itu maksud kedatangannya," ujar Enny.
Enny memastikan tidak ada persoalan dalam pelibatan MPR.
Menurutnya, untuk permohonan yang relevan, MPR dapat memberikan keterangan di MK sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).
Pasal tersebut menyatakan bahwa MK dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkaitan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden.
"Betul hal tersebut sesuai dengan Pasal 54 UU MK, dan MK sudah pernah juga meminta keterangan MPR manakala diperlukan," kata Enny.
MoU MPR dan MK Ditandatangani
Sebelumnya, Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa kunjungan MPR ke MK pada Rabu (8/7) bertujuan meneken MoU.
Isi MoU tersebut adalah agar MPR dilibatkan dalam tafsir konstitusi dan putusan MK.
"Kami sudah menandatangani [MoU], saya sebagai Ketua MPR, Pak Suhartoyo sebagai Ketua MK, MoU antara MPR dan MK tentang salinan-salinan keputusan MK yang MPR juga mendapatkan tembusan dan dalam banyak hal nanti MPR akan diminta dalam keterangannya dalam MK menyusun amar keputusan itu," kata Ahmad Muzani dalam jumpa pers usai pertemuan di gedung MK, Rabu (8/7).
Muzani menjelaskan bahwa sesuai konstitusi, MPR dan MK bertugas dan bekerja sesuai koridor masing-masing sehingga tidak saling mencampuri kewenangan.
Namun, karena MPR dianggap sebagai lembaga yang paling memahami konstitusi, lembaga itu harus dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan di MK.
"Maka, sebelum Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan tentang tafsir tersebut, kita ingatkan, kita menyampaikan, supaya juga mendengarkan apa yang menjadi pandangan-pandangan MPR pada saat konstitusi itu disusun ataupun diamendemen," ujarnya.
Update Terbaru
YAAMPUN! Terikat Janji Gagal jadi Runner Up, Inilah Acara TV dengan Rating Terbaik Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 05:52 WIB
Penguatan Sektor Asuransi Dijalankan OJK Lewat Lima Pilar Strategis
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Persiapan Pindah Karier ke Bidang HR Tanpa Latar Psikologi
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Nilai Tukar Rupiah Rebound Mengakhiri Perdagangan di Rp18.256
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Lonjakan Harga Minyak Dunia Dipicu Ketegangan AS dan Iran
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Pasar Saham Wall Street Melemah Diikuti Koreksi Sektor Teknologi
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Nvidia Hadapi Penyelidikan SEC Akibat Dugaan Penyesatan Informasi Investor
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Faktor Suku Bunga BI Bikin Laju IHSG Cenderung Terbatas Hari Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Bedak Padat yang Bagus Merek Apa? Kenali Deretan Produk Lokal Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Komparasi Asics Metaspeed Sky Tokyo vs Paris, Sepatu Karbon Andalan Pelari
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Pilih Mana: Kahf atau Garnier Men untuk Kulit Wajah Berminyak
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Casio Mudman GDG-B100 Resmi Meluncur di AS Bawa Fitur Bluetooth
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Nonton Drakor What a Boss Wants Episode 3-4 Sub Indo di TVN bukan LK21: Lee Eun Chae di Medan Perang Kantor
Rabu / 18-11-2026, 05:33 WIB






