Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil mantan Sekretaris Jenderal MPR RI periode 2019-2021 Ma'ruf Cahyono untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa.

Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih pada Kamis (9/7).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pemeriksaan ini untuk mendalami bukti-bukti yang telah diperoleh penyidik.

Sebelumnya, pada 25 Juni 2026, Ma'ruf telah memberikan keterangan sebagai tersangka. Saat itu ia mengaku baru ditanya soal identitas dan ruang lingkup tugas sebagai Sekjen MPR.

Budi menjelaskan penyidik masih mengumpulkan bukti tambahan terkait mekanisme pengadaan barang dan jasa di MPR serta dugaan penerimaan uang oleh Ma'ruf.

KPK belum melakukan penahanan terhadap Ma'ruf karena masih membutuhkan proses penyidikan lebih lanjut.

Dalam proses penyidikan, KPK juga telah memeriksa anak dan istri Ma'ruf, yaitu Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah Cahyono, dan Djuwariyah.

Ma'ruf Cahyono ditetapkan sebagai tersangka pada 3 Juli 2025 dan dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan sejak 10 Juni 2025.

Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah menyatakan kasus ini tidak melibatkan pimpinan MPR periode 2019-2024 maupun 2024-2029. MPR menghormati proses hukum yang berjalan.