KPK: Ketua DPRD Kuansing Diduga Tahu Praktik Korup Bupati
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Juprizal, diduga mengetahui praktik korupsi yang dilakukan Bupati Suhardiman Amby.
Praktik tersebut berupa pengumpulan uang dari sebagian Sisa Hasil Usaha (SHU) milik 914 anggota Koperasi Unit Desa (KUD).
Dugaan itu terungkap dalam pemeriksaan yang digelar di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau pada Rabu (8/7).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Juprizal diduga mengetahui proses pengumpulan uang oleh bupati dari para anggota KUD.
Penyidik menyita uang sebesar Sin$12.000 saat memeriksa Juprizal. Uang tersebut diduga merupakan bagian dari pengembalian oleh pihak Kementerian Kehutanan.
Budi menambahkan, penyidik masih mendalami keterangan lebih lanjut terkait hal itu.
Selain Juprizal, KPK juga memeriksa sejumlah saksi lain, antara lain Asisten I Kabupaten Kuansing Fahdiansyah, Kepala Dinas Perkebunan Kuansing Andri Yama Putra, dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Ade Fahrer.
Kemudian Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kuansing Sigit Purnomo, Anggota DPRD Kabupaten Kuansing Dasver Librian, Kepala Bagian Umum Setda Kuansing Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Kuansing Syahferry.
Seluruh saksi diperiksa terkait dugaan suap lelang jabatan sekretaris daerah kepada bupati Kuansing.
Penyidik juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuansing yang diajukan ke Kementerian Kehutanan.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yaitu Bupati Kuansing periode 2025-2030 Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan Direktur PT Mitra Ideal Consultant Ardiles.
Mereka ditahan selama 20 hari hingga 20 Juli 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Suhardiman disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 12 B UU Tipikor.
Sementara Zulkarnain dan Ardiles sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 juncto Pasal 20 huruf c KUHP.
KPK sebelumnya melakukan penggeledahan di Kabupaten Kuansing dan Kota Pekanbaru pada 4-6 Juli 2026. Sejumlah barang bukti yang diduga terkait perkara telah disita.
Update Terbaru
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Serpihan Pesawat Pan Am 812 Tersebar di Hutan Buleleng
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Organisme Purba Raksasa Berusia 400 Juta Tahun Ini Bukan Pohon Maupun Jamur
Rabu / 18-11-2026, 05:57 WIB
Norwegia Taklukkan Denmark 3-2 untuk Amankan Tiket Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB






