Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan masih memiliki tunggakan senilai Rp1,6 triliun kepada pihak ketiga untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang tahun 2025.

Wakil BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa tunggakan tersebut merupakan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan namun belum dibayarkan.

>>> Pertamina Patra Niaga Sumbagut dan Polda Sumut Kawal Distribusi BBM

Pembayaran akan dilakukan melalui mekanisme tunggakan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2026.

Hal itu disampaikan Arumsari dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (17/7).

Proses Revisi Anggaran dan Verifikasi

Arumsari menjelaskan bahwa BGN tengah merevisi anggaran bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Namun, ada sejumlah ketentuan yang harus ditinjau oleh Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA), Inspektorat, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tergantung nilai tagihan.

Ia meminta maaf kepada pihak ketiga yang tagihannya belum dibayarkan karena masih dalam proses review. "Ini yang masih dalam proses.

Itu yang menyebabkan kami mungkin minta maaf kepada seluruh pihak ketiga yang mungkin ada tagihan kepada BGN, belum bisa semuanya kami laksanakan, kami bayarkan karena masih ada proses," ujarnya.

Dari total tunggakan Rp1,6 triliun, sebanyak Rp870 miliar telah dikoreksi sebagai utang pihak ketiga, meskipun angkanya masih bisa berubah.

Sementara Rp743 miliar lainnya belum diyakini oleh DJA sebagai utang pihak ketiga berdasarkan hasil konfirmasi BPK.

>>> Viral Mal di Surabaya Pasang Pagar, Ini Penjelasan Pengelola

Arumsari merinci komposisi tunggakan tersebut meliputi berbagai pos kegiatan, antara lain belanja bahan sebesar Rp16,1 miliar, sertifikasi SPPG Rp111 miliar, jasa konsultan Rp200 juta, sewa kendaraan insidentil Rp121 juta, honor narasumber bimtek Rp812 juta, jasa lainnya Rp330 miliar, utang ke Unhan Rp7,3 miliar, perjalanan dinas Rp684 juta, tunggakan bantuan pemerintah Rp100 miliar, dan belanja modal pembangunan dapur APBN Rp1,04 triliun.