Dalam satu dekade terakhir, ekosistem karbon biru seperti mangrove dan lamun menjadi pusat perhatian dalam diskusi global tentang perubahan iklim.

Indonesia, yang memiliki 17 persen mangrove dan lamun dunia, menjadi aktor kunci dalam agenda ini.

>>> Putri Kembar Diddy Puji Sang Ayah: Dia Ayah yang Luar Biasa

Namun, perhatian global sering terfokus pada target restorasi, pasar karbon, dan pembiayaan biru.

Pertanyaan yang lebih mendasar jarang dibahas: siapa yang akan menjalankan transisi ini?

Kompetensi Lintas Disiplin

Sebuah studi terbaru menunjukkan bahwa karbon biru tidak hanya tentang menghitung karbon yang disimpan ekosistem.

Ini juga melibatkan penilaian manfaat bersama dan mengatasi trade-off di tata kelola, keuangan, kebijakan, dan praktik lapangan.

Implementasi yang sukses bergantung pada kebijakan, investasi, dan pengembangan keterampilan unik tenaga kerja.

Kesiapan tenaga kerja mungkin menjadi salah satu kondisi yang paling terabaikan dalam membangun ekonomi biru berkelanjutan.

Indonesia memiliki peluang untuk mendorong pekerjaan ini dengan mengembangkan standar kompetensi di berbagai keterampilan.

Keterampilan tersebut mencakup pemantauan, akuntansi, hingga keterlibatan inklusif dengan masyarakat pesisir.

Untuk mendorong inisiatif biru yang berkelanjutan, Indonesia membutuhkan keahlian di banyak bidang.

Tidak hanya ilmuwan yang mempelajari ekosistem pesisir, tetapi juga praktisi restorasi, pembuat kebijakan, ahli keuangan, dan fasilitator masyarakat.

Dalam praktiknya, banyak praktisi bekerja di ruang yang tumpang tindih.

Misalnya, seorang ahli biologi kelautan juga dapat bekerja dengan keterlibatan masyarakat untuk merancang proyek karbon biru yang berkelanjutan.

Aplikasi praktis ini menyoroti peran penting kolaborasi lintas disiplin dalam mendefinisikan pekerjaan karbon biru.

Standar Kompetensi Nasional

Standar kompetensi digunakan secara luas di berbagai sektor untuk memperjelas pengetahuan, keterampilan teknis, dan kemampuan profesional.