Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan kebijakan efisiensi belanja dalam APBN 2025 tidak mengganggu kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal itu tercermin dari realisasi anggaran kementerian yang mencapai Rp3,76 triliun atau 99,46 persen dari pagu efektif sebesar Rp3,79 triliun.

>>> Wamendagri Dorong DPRD Optimalkan Fungsi Pengawasan Pelaksanaan APBD

Menurut Tito, capaian tersebut termasuk salah satu yang tertinggi di antara kementerian dan lembaga.

Pernyataan itu disampaikan Mendagri dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).

Tito menjelaskan pagu awal anggaran Kemendagri pada 2025 semula sebesar Rp4,79 triliun. Namun, setelah kebijakan efisiensi, anggaran dipangkas menjadi Rp2,61 triliun.

Melalui relaksasi anggaran dari Kementerian Keuangan, pagu efektif Kemendagri kembali meningkat menjadi Rp3,79 triliun. Tambahan anggaran itu digunakan untuk mendukung program strategis.

Program tersebut meliputi penguatan infrastruktur teknologi informasi Ditjen Dukcapil, pemenuhan belanja wajib dan kegiatan prioritas, serta penguatan layanan SIPD RI.

Anggaran juga digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan di IPDN dan mendukung program prioritas pemerintah di daerah.

Di sisi penerimaan negara, Kemendagri mencatatkan kinerja positif. Realisasi PNBP mencapai Rp1,22 triliun atau 225,30 persen dari target Rp545,62 miliar.

>>> Kebakaran Hutan dan Lahan 28 Hektar di Aceh Selatan Berhasil Dipadamkan

Capaian tersebut terutama ditopang oleh layanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil.

Tito juga menyampaikan opini BPK atas laporan keuangan Kemendagri adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kali berturut-turut sejak 2014.

Kemendagri juga membukukan nilai kinerja anggaran sebesar 94,69 dengan kategori sangat baik. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sebesar 78,99 dengan predikat sangat baik (BB).

Indeks reformasi birokrasi Kemendagri mencapai 91,01 dengan kategori A. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025 juga memperoleh predikat sangat baik.

Tito mengucapkan terima kasih kepada Komisi II DPR RI atas pengawasan dan dukungannya.

"Kita bergerak di semua daerah, termasuk pos-pos lintas batas, sehingga kami melakukan introspeksi dan perbaikan-perbaikan," tandasnya.

>>> Apa yang Terjadi pada Tubuh Jika Makan Daging Merah Setiap Hari?

Rapat tersebut turut dihadiri jajaran Pimpinan Komisi II DPR RI, Ketua DKPP Heddy Lugito, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono, serta pejabat di lingkungan Kemendagri dan BNPP.