Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan Presiden meminta besaran tersebut dikaji ulang, khususnya untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Termasuk tadi begini, ke daerah 3T ada di wilayah timur, silakan dikaji apakah sama nih dengan yang di Jawa Rp15.000?

Silakan dikaji," kata Agustina di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Selain anggaran, Prabowo juga meminta BGN memperbaiki validitas data penerima manfaat dan data Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Agustina menegaskan Presiden tidak ingin keputusan diambil secara terburu-buru. "Jadi Pak Presiden bener-bener tadi memberikan arahan 'oke data silakan diperbaiki, data penerima manfaat, data SPPG'.

Beliau setuju semua diperbaiki data dulu supaya bener-bener bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar semua," ucap dia.

Dalam rapat bersama sejumlah menteri, juga muncul pembahasan mengenai kemungkinan penghentian pemberian MBG kepada masyarakat kelompok ekonomi atas atau desil 8, 9, dan 10.

Program tersebut nantinya akan lebih difokuskan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama di daerah tertinggal dengan prevalensi stunting tinggi.

Evaluasi ini diharapkan membuat penyaluran MBG semakin efektif dan tepat sasaran.