Eks Jampidsus Disebut Algojo Jokowi, Bakom Balas: Akan Dilawan Prabowo
Pernyataan yang menyebut mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai "algojo" Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mendapat tanggapan dari Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah.
Alih-alih membahas sosok Febrie, pemerintah justru menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi.
Deputi III Bakom Kurnia Ramadhana menegaskan praktik kejahatan yang merugikan keuangan negara akan terus menjadi sasaran pemerintah.
"Akan dilawan terus-menerus oleh Presiden Prabowo Subianto," tegas Kurnia dalam tayangan YouTube Rakyat Bersuara.
Kurnia juga membantah anggapan bahwa Kejaksaan Agung memiliki satu sosok yang layak disebut sebagai "algojo" pemberantasan korupsi.
Menurutnya, keberhasilan penegakan hukum merupakan hasil kerja seluruh insan Korps Adhyaksa.
"Tadi disebut ada diksi algojo pemberantasan korupsi di Kejaksaan Agung. Dan pemerintah menganggap, algojo di Kejaksaan Agung itu bukan satu orang.
Algojo pemberantasan korupsi di Kejaksaan Agung adalah 12.000 orang jaksa di seluruh Indonesia," katanya.
Ia menegaskan Kejaksaan Agung merupakan institusi yang lebih besar daripada figur siapa pun. Karena itu, agenda pemberantasan korupsi diyakini akan tetap berjalan tanpa bergantung pada sosok tertentu.
"Jadi kerja kolektif ini yang kami yakini tidak akan berhenti siapa pun pimpinannya, siapa pun Jampidsusnya, siapa pun Jaksa Agung-nya," ujarnya.
Pernyataan Bakom tersebut muncul usai Praktisi Intelijen Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra sebelumnya mengaitkan Febrie Adriansyah dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Dalam tayangan YouTube Obor Rakyat Reborn, Radjasa mengklaim Jokowi pernah menjadikan Febrie sebagai "algojo" ketika masih menjabat sebagai Jampidsus.
"Jokowi pernah merasakan bagaimana ketika Jampidsus Febrie menjadi algojo-nya, begitu luar biasanya, begitu sadisnya dia, dia lakukan artinya permintaan Jokowi, ada kepentingan politik disana dalam rangka merebut Golkar, sikat," ungkap Radjasa.
Meski demikian, Bakom menegaskan pemerintah tidak sependapat dengan penyematan istilah tersebut.
Menurut pemerintah, pemberantasan korupsi merupakan kerja kolektif ribuan jaksa di seluruh Indonesia dan akan terus dijalankan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Update Terbaru
Kemenangan 7-0 Brasil atas Singapura Diwarnai Aksi Vinicius Jr
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB
Jadwal Mega Bollywood Paling Yahud 19 - 22 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB
Harga Emas Dunia Tertekan Dolar dan Obligasi Jelang Risalah The Fed
Rabu / 18-11-2026, 04:36 WIB
Chagee Luncurkan Seri Teh Mangga serta Kenalkan Maskot Baru Teadore
Rabu / 18-11-2026, 04:35 WIB
Kenali Jenis Kulit yang Cocok Pakai Physical Sunscreen Wardah
Rabu / 18-11-2026, 04:35 WIB
Daftar Sunscreen Tranexamic Acid Ampuh Samarkan Noda Melasma
Rabu / 18-11-2026, 04:35 WIB
Sinopsis Rocky Rani Ki Prem Kahani Mega Bollywood Paling Yahud Hari ini 18 November 2026 di ANTV
Rabu / 18-11-2026, 04:33 WIB
Keluarga Kecil Dinda Hauw dan Rey Mbayang Rayakan Ulang Tahun ke-30
Rabu / 18-11-2026, 04:28 WIB
Pernikahan Tidak Terduga dengan Bosku, Konflik Cinta di Kantor
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Ratusan Warga Ikuti Nobar Perdana Harimau Putih Terikat Cinta
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Jadwal Bioskop Trans TV 19 - 22 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Veteran Doom Bela Gabe Newell: Steam Lindungi Gamer dari Disney, EA, Microsoft
Rabu / 18-11-2026, 04:15 WIB
Momen Rekonsiliasi Noelle dan Nozel dalam Black Clover Episode 177
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB






