Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara terkait temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) mengenai dugaan penggelembungan anggaran pengadaan mobil pikap dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Purbaya menegaskan bahwa Kementerian Keuangan hanya akan mencairkan anggaran pengadaan tersebut jika sudah melalui proses audit yang ketat.

>>> Polisi Tangkap Sutradara Film di Konawe Diduga Cabuli Anak 16 Tahun

"Itu kan nanti diaudit. Saya bayar yang diaudit saja," ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7).

"Begitu diaudit, lolos, baru dia nagih ke saya, saya bayar. Jadi saya secure.

Aman," lanjutnya.

Meski demikian, Purbaya mengaku belum melihat data yang menjadi dasar temuan ICW. "Saya belum lihat," kata eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

>>> Talenta Digital Tertinggal, Industri Terancam Kehilangan Peluang Besar dari Ledakan AI

Temuan ICW soal Dugaan Mark Up

ICW menemukan dugaan selisih harga pembelian Rp61 juta hingga Rp69 juta per unit pikap dalam pengadaan yang dilakukan PT Agrinas Pangan Nusantara (APN).

Dengan target pengadaan sebanyak 80 ribu unit, potensi perburuan rente diperkirakan mencapai Rp4,86 triliun hingga Rp5,54 triliun.

ICW merekomendasikan penghentian sementara proyek, pembukaan dokumen pengadaan ke publik, serta penyelidikan oleh aparat penegak hukum.

>>> Menperin Matangkan Tata Kelola Kimia RI untuk Aksesi OECD

"Secara keseluruhan, temuan ICW menunjukkan bahwa pengadaan mobil pikap KDMP berpotensi tidak memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan persaingan usaha yang sehat," tulis ICW dalam laporannya.