Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan terkait gugatan yang diajukan Koalisi Anti-Pencucian Uang Danantara ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan tersebut menyasar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), khususnya Pasal 50A yang mengatur penerbitan Patriot Bond.

>>> Yaqut Cholil Siap Buka Fakta Baru di Sidang, Singgung Ulama Besar?

Purbaya menegaskan pemerintah menghormati proses hukum yang berlangsung di MK dan akan menunggu putusan lembaga tersebut.

"Kita lihat aja gimana hasil gugatannya," ujar Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Pemerintah telah menyiapkan langkah hukum untuk mempertahankan ketentuan dalam UU P2SK. Sejumlah ahli hukum telah ditugaskan untuk memperkuat argumentasi pemerintah selama persidangan di MK.

"Ya biar aja. Gugatnya ke MK ya?

Kita lihat hasilnya seperti apa. Strategi saya berdoa.

>>> One UI 9.0 Beta 4 Mulai Hadir untuk Galaxy S26 Series, Ini Perbaikannya

Saya kirim ahli-ahli hakum yang betul. Untuk memastikan bahwa kebijakan kita bisa kita pertahankan," ucapnya.

Purbaya juga menegaskan pemerintah siap mempertanggungjawabkan kebijakan Patriot Bond, baik kepada publik maupun secara hukum.

Sebelumnya, Purbaya telah menanggapi kekhawatiran sejumlah pihak yang menilai perlindungan hukum bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond berpotensi dimanfaatkan sebagai celah praktik pencucian uang.

Ia menegaskan tujuan utama kebijakan tersebut adalah menarik dana yang selama ini berada di luar sistem keuangan domestik agar masuk ke dalam perekonomian nasional dan mendukung pembiayaan pembangunan.

Menanggapi potensi penyalahgunaan, Purbaya mengakui setiap kebijakan memiliki konsekuensi.

>>> Poco M8 Power Dikabarkan Punya Baterai 8.000 mAh dan Layar 7 Inci

Namun, manfaat yang diperoleh dari masuknya dana ke sistem keuangan nasional dinilai jauh lebih besar dibandingkan risiko yang mungkin timbul.