Menperin Matangkan Tata Kelola Kimia RI untuk Aksesi OECD
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mematangkan tata kelola bahan kimia nasional sebagai bagian dari persiapan aksesi Indonesia ke Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).
Langkah ini dilakukan melalui kolaborasi intensif dengan Sekretariat OECD, terutama dalam pengawasan dan pengelolaan bahan kimia berbahaya.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa pengelolaan tata kelola kimia tidak hanya untuk memenuhi syarat aksesi OECD, tetapi juga untuk mewujudkan industri kimia nasional yang lebih aman, berdaya saing, dan berkelanjutan.
"Kami berkomitmen menyelaraskan kebijakan dan sistem pengelolaan bahan kimia. Langkah ini diharapkan meningkatkan kepercayaan global dan memperluas akses pasar," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (13/7).
Fact-Finding Mission OECD
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan 1st Fact-Finding Mission on Chemicals Management Instruments bersama Sekretariat OECD pada 1-3 Juli 2026 di Jakarta.
Kegiatan ini menjadi forum bagi pemerintah dan OECD untuk mengkaji kebijakan, regulasi, serta implementasi pengelolaan bahan kimia di Indonesia.
Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin, Wiwik Pudjiastuti, menyatakan bahwa proses aksesi menjadi kesempatan untuk memperkuat sistem pengelolaan bahan kimia melalui penyelarasan kebijakan dan koordinasi antar kementerian.
"Kami tidak hanya menyesuaikan dengan standar internasional, tetapi juga membangun sistem yang transparan dan efektif," kata Wiwik.
Selama tiga hari, peserta membahas berbagai instrumen legal OECD, termasuk Global Framework on Chemicals, Export of Banned or Severely Restricted Chemicals, Countering the Illegal Trade of Pesticides, Polychlorinated Biphenyls (PCB), Mutual Acceptance of Data (MAD), dan Good Laboratory Practice (GLP).
Agenda juga mencakup kunjungan lapangan ke pelabuhan untuk melihat langsung implementasi pengawasan bahan kimia dan pestisida dalam perdagangan internasional.
Ekspor industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia pada kuartal pertama 2026 mencapai US$ 5,97 miliar, tumbuh 16,83% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 5,11 miliar.
Wiwik menambahkan, penguatan sistem pengelolaan bahan kimia bukan hanya untuk komitmen internasional, tetapi juga kebutuhan nasional agar industri tumbuh aman, bertanggung jawab, dan kompetitif di pasar global.
"Keberhasilan aksesi memerlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan," tutupnya.
Update Terbaru
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Peluang Reli IHSG Hari Ini Disertai Deretan Rekomendasi Saham Unggulan Analis
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB






