Menkeu Respons Usulan Said Iqbal Hapus Pajak JHT: Dampak ke Pendapatan Negara Dikaji
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons langsung keluhan pekerja terkait pajak pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan.
Pemerintah berjanji mengkaji ulang aturan tersebut, termasuk usulan penghapusan pajak progresif yang dinilai memberatkan buruh korban PHK.
Komitmen ini disampaikan Purbaya usai bertemu Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (8/7/2026).
"Saya pikir bagus tadi Pak Said mengungkapkan keresahan beberapa kalangan tenaga kerja yang kena PHK," ujar Purbaya di Jakarta.
Menkeu menegaskan pihaknya akan memeriksa regulasi yang ada untuk melihat sejauh mana tuntutan buruh bisa diakomodasi.
Pemerintah perlu menghitung dampak kebijakan ini terhadap roda ekonomi masyarakat dan penerimaan negara.
"Kita akan lihat peraturan yang ada dan apa dampaknya pendapatan negara maupun ke dampak ekonomi orang yang kita bebaskan dari pajaknya," terang Purbaya.
Meski data internal Kemenkeu menunjukkan sekitar 95 persen pekerja sudah menikmati tarif pajak nol persen saat mencairkan JHT, Purbaya mengakui data itu perlu diverifikasi ulang.
Menanggapi masukan Said Iqbal yang menyebut data tersebut kurang akurat, Kemenkeu akan segera berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.
"Saya akan minta data lebih lengkap ke BPJS untuk melihat seperti apa datanya. Nanti kita berangkat dari data untuk landasan ke depannya," tambahnya.
Said Iqbal yang juga Presiden KSPI menegaskan JHT adalah tabungan sosial program negara untuk melindungi rakyat, sehingga tidak adil jika disamakan dengan tabungan komersial.
Ia mendesak pemerintah menetapkan tarif pajak JHT mutlak menjadi 0 persen.
Said juga menyoroti pajak progresif yang menjadi momok bagi pekerja yang berulang kali terkena PHK.
"Orang yang ter-PHK ambil JHT pertama, kemudian kerja, lalu PHK lagi, ambil JHT kena pajak progresif. Ada yang 5 persen, 15 persen, bahkan 30 persen," ungkap Said.
Oleh karena itu, Said meminta sistem pajak progresif untuk dana jaminan sosial segera dihapus demi meringankan beban pekerja di tengah ketidakpastian ekonomi.
Update Terbaru
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Dilema Suku Bunga BI Hadapi Tekanan Rupiah dan Proyeksi Berbeda Ekonom
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Aturan Pakai Serum Wardah Sesuai Kulit agar Lembap Maksimal
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Waktu Tepat Minum Teh Hijau untuk Pencernaan Sehat
Rabu / 18-11-2026, 06:28 WIB
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB






