Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pendapatan negara pada 2026 bisa melampaui target APBN tanpa perlu menambah pajak baru.

Dalam proyeksi pemerintah, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.208,1 triliun atau 101,7 persen dari target APBN.

>>> Unitwo Sukses Besar di Mommy & Me 2026, Seluruh Produk Bedding Sold Out

Belanja negara diproyeksikan mencapai Rp3.942,4 triliun atau 102,6 persen dari pagu anggaran.

Defisit APBN diperkirakan sebesar Rp734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB.

Menurut Purbaya, angka defisit tersebut masih dalam batas aman dan mencerminkan kondisi fiskal yang sehat.

"APBN 2026 dijaga tetap sehat dan berkesinambungan dengan defisit terkendali dalam batas aman sebesar 2,85 persen PDB untuk menjaga kredibilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi," kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI.

Hingga Semester I 2026, pendapatan negara telah mencapai Rp1.459,4 triliun atau 46,3 persen dari target tahunan.

Capaian tersebut tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

>>> Harga Emas Turun, APMEX Jual Batangan 1 Gram di Harga Spot, Antrean Membludak

Dari total penerimaan, penerimaan perpajakan menyumbang Rp1.187,8 triliun, sementara PNBP tercatat Rp271 triliun.

Realisasi belanja negara hingga pertengahan tahun mencapai Rp1.656 triliun atau 43,1 persen dari pagu anggaran.

Defisit APBN Semester I tercatat Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap PDB.

Purbaya menegaskan APBN tetap menjadi instrumen utama menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung program prioritas nasional.

Fokus pembiayaan meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa dan UMKM, pertahanan semesta, serta percepatan investasi dan perdagangan global.

Pemerintah akan menjaga keseimbangan antara peningkatan belanja dan pengelolaan fiskal yang prudent.

>>> Seluruh Polisi di Kota Kecil West Virginia Dipecat Usai Ruang Barang Bukti Dibobol

"APBN 2026 bekerja keras mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mendukung agenda prioritas pembangunan nasional dengan tetap menjaga tata kelola keuangan yang sehat, kredibel, dan akuntabel," ujar Purbaya.