Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengakui sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto belum berjalan sempurna.

Dua program yang disorot adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Menurut Purbaya, masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaannya.

>>> Jokowi Siap Buka Ijazah di Persidangan, Tantang Penuduh Buktikan Klaim Palsu

Meski demikian, pemerintah tidak akan menutup-nutupi persoalan tersebut. Evaluasi dan pembenahan akan terus dilakukan agar penggunaan anggaran negara lebih efisien dan tepat sasaran.

"Pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang ada. Yang terpenting adalah setiap kelemahan segera diperbaiki dan pengawasannya diperkuat," kata Purbaya.

Ia menjelaskan, tantangan pada tahap awal merupakan hal yang wajar dalam program berskala besar. Karena itu, pengawasan dan penyempurnaan sistem akan terus diperkuat.

Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah perbaikan, mulai dari efisiensi anggaran, penguatan mekanisme pengawasan, hingga peningkatan koordinasi antarinstansi.

>>> Casio Rilis Dua Jam Baby-G Modular dengan Desain Retro Y2K

Reformasi di Kementerian Keuangan

Selain menyoroti MBG dan Kopdes, Purbaya memastikan reformasi di lingkungan Kementerian Keuangan terus dipercepat. Fokusnya pada pemberantasan praktik penyimpangan di sektor perpajakan dan kepabeanan.

Ia menegaskan tidak akan memberi ruang bagi aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran. Langkah pembenahan meliputi penguatan sistem pengawasan, rotasi pegawai, dan penindakan terhadap oknum yang menyalahgunakan wewenang.

"Penyelewengan pasti ada risikonya di setiap organisasi. Yang terpenting adalah mengendalikannya, menindak pelakunya, dan terus memperbaiki sistem agar semakin bersih," ucap Purbaya.

Purbaya juga memastikan seluruh kebijakan strategis Presiden Prabowo selalu melalui pembahasan matang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, dampak sosial, dan kemampuan fiskal negara.

>>> Sosok Imane Khallad, Istri Kiper Maroko Yassine Bounou yang Jarang Tersorot

Kementerian Keuangan secara rutin menyampaikan analisis risiko fiskal dan konsekuensi anggaran sebagai bahan pertimbangan Presiden sebelum mengambil keputusan.