Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wilayah II menyoroti determinasi ekonomi dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Megaproyek yang semula digadang-gadang mampu menciptakan multiplier effect bagi sektor domestik, kini dinilai mengalami anomali sirkulasi modal yang hanya menguntungkan kelompok kapitalis hulu.

>>> Kuku Pendek Jadi Tren Manikur 2026, Tampil Simple tapi Tetap Chic

Koordinator ISMEI Wilayah II, Farhan Abrar, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk turun langsung melihat realita di lapangan secara riil.

"Presiden harus berpihak kepada rakyat, bukan kepada pihak-pihak tertentu yang hanya memanfaatkan momentum ini untuk berburu rente.

Kami mendesak Presiden Prabowo untuk melihat secara riil bagaimana derita rakyat di bawah," kata Farhan Abrar kepada Warta Ekonomi, Minggu (5/7/2026).

Farhan juga mengaku heran, program MBG ini sebenarnya untuk menyelesaikan persoalan gizi atau sekadar mengenyangkan perut para penyelenggara MBG.

"Menilik realita belakangan ini, esensi pengentasan stunting justru tersisih oleh baku hantam proyek pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," ujarnya.

Menurutnya, program ini dipaksakan berjalan terburu-buru tanpa perencanaan matang sehingga memicu banyak masalah di lapangan. "Ini bukti telanjang bahwa kebijakan dipaksakan ugal-ugalan," ujar Farhan.

Farhan menjelaskan, ketika sebuah kebijakan publik yang masif dipaksakan berjalan tanpa kematangan konsep, instrumen administratif seperti standardisasi titik SPPG komoditas pangan sengaja didesain kaku untuk menjegal pengusaha kecil.

Akibatnya, terjadi kanibalisme pasar yang menendang pelaku usaha serta vendor lokal karena kalah penetrasi modal oleh korporasi kakap yang lihai menjilat lingkaran elit politik.

Lebih lanjut, ISMEI Wilayah II melihat adanya indikasi kuat bahwa tata kelola operasional SPPG dan rantai pasok pangan hari ini mengalami kebocoran struktural akibat rent-seeking behavior.