>>> Pusat Data di Michigan Keluarkan Suara Bising Mirip Mesin Jet, Warga Mengeluh

Hal ini dipertegas oleh mencuatnya pusaran dugaan kasus korupsi besar dalam proyek penunjang logistik MBG, seperti pengadaan motor listrik senilai Rp1,1 triliun yang melibatkan vendor bermasalah dan tidak memenuhi syarat.

"Kasus dugaan korupsi skala besar yang sedang diusut aparat penegak hukum hari ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa MBG telah bergeser dari program jaminan sosial menjadi ladang transaksi buru rente yang ugal-ugalan.

Kita tidak boleh membiarkan tujuan mulia mengatasi stunting dikalahkan oleh syahwat bisnis pemburu proyek," jelasnya.

Ia menambahkan, masyarakat di akar rumput tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek pelengkap atau tameng moral agar program MBG terkesan pro-rakyat.

"Keberadaan dapur-dapur SPPG harus murni digerakkan oleh vendor lokal, bukan menjadi ekosistem baru bagi oligarki untuk mengeruk margin profit dari dana negara secara koruptif," tegas mahasiswa ekonomi tersebut.

Oleh karena itu Farhan mengingatkan bahwa jika pemerintah terus mempertahankan ekosistem MBG yang bias terhadap pemodal besar dan sarat konflik kepentingan, program ini tidak akan pernah menjadi motor kebangkitan ekonomi nasional, melainkan hanya akan memperlebar jurang keterpurukan bagi masyarakat.

"Presiden harus sadar bahwa membiarkan uang rakyat berputar di tangan konglomerat atas nama program sosial adalah bentuk ketidakadilan ekonomi yang nyata.

Kebijakan negara harus murni memprioritaskan hajat hidup orang banyak," katanya.

>>> Drama De Bondgenoten: Fabio Buka Suara soal Uang dan Hubungan Kontestan

"Kembalikan sirkulasi ekonomi MBG dan pengelolaan SPPG ke tangan rakyat secara riil, karena itu adalah keharusan konstitusional untuk mencegah pemusatan kekuatan ekonomi pada segelintir elit," pungkas Farhan.