Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menilai konflik agraria dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia merupakan pola sistemik yang berulang dalam kebijakan negara.

Menurutnya, kasus di Pulau Rempang saat masih berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) hanyalah satu contoh dari banyak kejadian serupa di berbagai daerah.

in1

>>> Ekuador Ditahan Imbang Curacao Tanpa Gol di Kualifikasi Piala Dunia 2026

“Itu kejadian di mana-mana, termasuk di Bengkulu, Seluma, Flores, NTT, Nagekeo, bahkan di NTB tepatnya Kang Asman, warga terdampak pembangunan sirkuit Mandalika sampai sekarang belum dapat pemulihan haknya,” kata Isnur dalam diskusi Simposium Internasional secara daring, Sabtu (20/6/2026).

Isnur mengungkapkan, persoalan di Mandalika telah mendapat sorotan dari komunitas internasional, termasuk forum PBB dan Special Rapporteur. Namun hingga kini, warga terdampak belum memperoleh penyelesaian.

“Sampai sekarang forum internasional sudah memberi judgement di kasus Mandalika, tapi tidak dapat solusinya,” tambah dia.

Respons Represif terhadap Kritik

Selain konflik agraria, Isnur menyoroti pola respons negara terhadap kritik masyarakat. Aspirasi dan protes warga kerap dipandang sebagai ancaman sehingga direspons secara represif.

“Demo, kritik ini dicegah, ditekan supaya tidak ada suara-suara yang melukai. Dalam praktiknya seringkali dengan represi, penangkapan, kekerasan, dan kriminalisasi,” tutur Isnur.

>>> Digiland Run 2026 Hasilkan 26 Ribu Pohon untuk Ditanam

Ia mengungkapkan, YLBHI pernah mencatat sedikitnya 700 warga mengalami kriminalisasi pada 2023 akibat menyampaikan pendapat di ruang publik.

Isnur menilai persoalan tersebut lahir dari kebijakan struktural negara, khususnya dalam pengelolaan proyek strategis nasional.

“Kebijakan PSN memandang pulau-pulau itu sebagai tabula rasa, pulau kosong tidak produktif, sehingga layak dibuka menjadi pertambangan, food estate, atau singkong,” ujar Isnur.

“Itu sistemik, karena secara nasional menggunakan aparat negara di mana-mana,” sambung dia.

>>> Militer AS Bantah Klaim Iran Soal Penutupan Selat Hormuz

Cara pandang tersebut membuat konflik agraria dan pelanggaran hak warga terus berulang di berbagai daerah dengan pola yang hampir serupa.