Mandalika hingga Rempang: Hak Rakyat Tergilas Proyek Negara, Pemulihan Cuma Janji?
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menilai konflik agraria dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia merupakan pola sistemik yang berulang dalam kebijakan negara.
Menurutnya, kasus di Pulau Rempang saat masih berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) hanyalah satu contoh dari banyak kejadian serupa di berbagai daerah.
“Itu kejadian di mana-mana, termasuk di Bengkulu, Seluma, Flores, NTT, Nagekeo, bahkan di NTB tepatnya Kang Asman, warga terdampak pembangunan sirkuit Mandalika sampai sekarang belum dapat pemulihan haknya,” kata Isnur dalam diskusi Simposium Internasional secara daring, Sabtu (20/6/2026).
Isnur mengungkapkan, persoalan di Mandalika telah mendapat sorotan dari komunitas internasional, termasuk forum PBB dan Special Rapporteur. Namun hingga kini, warga terdampak belum memperoleh penyelesaian.
“Sampai sekarang forum internasional sudah memberi judgement di kasus Mandalika, tapi tidak dapat solusinya,” tambah dia.
Respons Represif terhadap Kritik
Selain konflik agraria, Isnur menyoroti pola respons negara terhadap kritik masyarakat. Aspirasi dan protes warga kerap dipandang sebagai ancaman sehingga direspons secara represif.
“Demo, kritik ini dicegah, ditekan supaya tidak ada suara-suara yang melukai. Dalam praktiknya seringkali dengan represi, penangkapan, kekerasan, dan kriminalisasi,” tutur Isnur.
Ia mengungkapkan, YLBHI pernah mencatat sedikitnya 700 warga mengalami kriminalisasi pada 2023 akibat menyampaikan pendapat di ruang publik.
Isnur menilai persoalan tersebut lahir dari kebijakan struktural negara, khususnya dalam pengelolaan proyek strategis nasional.
“Kebijakan PSN memandang pulau-pulau itu sebagai tabula rasa, pulau kosong tidak produktif, sehingga layak dibuka menjadi pertambangan, food estate, atau singkong,” ujar Isnur.
“Itu sistemik, karena secara nasional menggunakan aparat negara di mana-mana,” sambung dia.
Cara pandang tersebut membuat konflik agraria dan pelanggaran hak warga terus berulang di berbagai daerah dengan pola yang hampir serupa.
Update Terbaru
Solusi kipas angin tidak kencang karena debu dan komponen aus
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Menentukan Posisi Pintu Rumah dan Meja Kerja Pembawa Hoki Shio
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Ramalan Zodiak Paling Beruntung 18 November 2026 Bawa Kedamaian
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Bahaya Nokturia: Saat Sering Kencing Malam Mengancam Kesehatan
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB






