Target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dinilai menjadi modal penting untuk menjaga persepsi positif pasar.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan angka tersebut masih berada di bawah batas maksimal 3 persen.

in1

>>> AHY Prioritaskan Renovasi Sekolah di Daerah 3T dan Perbatasan

“Target defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap PDB, yang masih di bawah batas 3 persen menjadi modal penting untuk menjaga persepsi positif pasar,” kata Rizal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Rizal menjelaskan kepercayaan pasar saat ini sangat ditentukan oleh kredibilitas kebijakan ekonomi. Investor cenderung lebih berhati-hati sehingga pembiayaan pemerintah berpotensi meningkat di tengah situasi ekonomi saat ini.

Sebab, BI-Rate mengalami kenaikan menjadi 5,75 persen, nilai tukar rupiah masih berada di kisaran Rp17.700–Rp17.900 per dolar AS, dan suku bunga global relatif masih tinggi.

Situasi tersebut membuat investor lebih berhati-hati dalam menempatkan dana di pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Jika persepsi risiko meningkat, biaya pembiayaan pemerintah berpotensi ikut naik.

Disiplin Fiskal Kunci Kepercayaan

Dalam kondisi itu, disiplin fiskal disebut menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor.

>>> Pemkot Bandung Koordinasi dengan Pemprov Jabar Perbaiki Jalan Pasteur

Target defisit APBN sebesar 2,68 persen PDB dinilai masih menjadi modal positif karena berada di bawah batas maksimal 3 persen.

“Asalkan diikuti konsistensi kebijakan fiskal dan reformasi struktural,” imbuh Rizal.

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan penerbitan utang baru.

Penguatan kepercayaan pasar perlu dilakukan melalui disiplin fiskal, pendalaman pasar keuangan domestik, dan peningkatan efektivitas belanja negara.

Langkah tersebut menjadi penting karena beban bunga utang dalam APBN 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp600 triliun.

>>> MSCI Segera Umumkan Status Pasar Negara Berkembang Indonesia

Dengan beban bunga yang besar, kenaikan imbal hasil surat utang dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk membiayai program prioritas.