Tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran dinilai akan memberikan ruang bernapas bagi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Dampak positif ini muncul seiring dengan prospek penurunan harga minyak dunia.

in1

>>> BI Rate Naik 5,75 Persen di Tengah Pelemahan Rupiah ke Rp17.866 per Dolar AS

Meski demikian, kalangan ekonom memprakirakan situasi tersebut tidak akan otomatis meringankan beban belanja subsidi energi secara instan. Ruang fiskal pemerintah diprediksi tidak langsung melonggar begitu saja.

Kesepakatan AS-Iran yang dimediasi oleh Pakistan dan beberapa negara diharapkan bisa mulai meredam tekanan harga minyak global.

Bagi APBN, penurunan ini berpengaruh langsung pada kebutuhan belanja subsidi dan kompensasi energi.

Namun, catatan menunjukkan bahwa keseluruhan belanja subsidi dan kompensasi hingga akhir Mei 2026 telah menembus Rp203,7 triliun.

Angka tersebut mengalami peningkatan hingga 208,2% secara tahunan (yoy).

Beban belanja subsidi energi, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM), menjadi pendorong utama kenaikan ini.

Penyaluran BBM telah mencapai 6,3 juta kiloliter atau tumbuh 8,6% (yoy) sampai akhir bulan lalu.

Lonjakan konsumsi sejalan dengan harga minyak atau Indonesian Crude Price (ICP) yang mengalami deviasi dari target US$70 per barel.

Secara rata-rata hingga akhir Mei (ytd), ICP melonjak ke posisi US$91,9 per barel.

ICP merupakan asumsi dasar ekonomi makro yang paling sensitif terhadap pergerakan APBN.

Setiap kenaikan ICP sebesar US$1 per barel mewajibkan pemerintah menambah belanja Rp10,3 triliun dan memicu pelebaran defisit Rp6,8 triliun.

Kondisi APBN juga dipengaruhi oleh asumsi kurs karena Indonesia merupakan negara pengimpor bersih minyak (net oil importer).

Pelemahan rupiah yang sempat menyentuh Rp18.100 per dolar AS turut meningkatkan biaya impor energi.