Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah juga menyampaikan pesan serupa mengenai pentingnya reformasi subsidi energi dalam konteks Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027.

Landasan RAPBN 2027 yang disepakati DPR dan pemerintah pada Rabu (17/6/2026) mencantumkan target pertumbuhan ekonomi 5,8% sampai 6,5%.

in1

Rentang defisit APBN ditetapkan sebesar 1,8% sampai 2,4% terhadap PDB.

Said Abdullah yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan mengingatkan bahwa target pertumbuhan tahun depan bisa tercapai salah satunya ditopang oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga sekitar 5,3% sampai 5,6%.

"Untuk mencapai target tersebut, pemerintah perlu menyempurnakan kebijakan bantuan sosial, subsidi dan kompensasi, agar lebih tepat sasaran mendorong perluasan lapangan kerja dan pengendalian inflasi," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Komisi XI DPR sebelumnya pada Desember 2025 telah menggelar rapat bersama Menkeu Purbaya dan CEO Danantara Rosan Roeslani.

Rapat tersebut salah satunya membahas penataan ulang skema subsidi energi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memprakirakan kesepakatan damai AS-Iran bisa memberikan kelonggaran anggaran karena sebelumnya pemerintah melakukan pengalihan dari sejumlah pos belanja untuk kebutuhan subsidi.

Potensi efisiensi anggaran hasil refocusing dan prioritisasi belanja kementerian/lembaga mencapai sekitar Rp130 triliun, dibarengi skema kerja dari rumah (WFH) sejak 1 April 2026.

Purbaya menyebut akan segera mengkaji kembali alokasi pos belanja pemerintah dan melakukan penyesuaian.

Hingga 31 Mei 2026, belanja APBN terealisasi Rp1.365,4 triliun dengan penerimaan Rp1.185 triliun, sehingga defisit tercatat Rp180,4 triliun (0,7% dari PDB).

"Kan kemarin sebagian anggaran sudah kami sisihkan untuk subsidi, sehingga akan jauh berkurang ada ruang untuk memberi pembiayaan program-program lain yang dianggap penting oleh Presiden.

>>> Google Resmi Luncurkan Android 17, Fokus pada Keamanan dan Gemini AI

Jadi kami lihat seperti apa dan baru kami adjust," terangnya usai rapat bersama Komisi XI DPR, Senin (15/6/2026).