Subsidi dan kompensasi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diprediksi berisiko melonjak hingga Rp75 triliun.

Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp381,3 triliun itu terancam membengkak meskipun harga minyak mentah dunia mulai melandai di bawah US$90 per barel.

in1

>>> Guru Besar IPB University Ungkap Alasan Nyamuk Suka Golongan Darah O

Ekonom Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi mengatakan selisih harga minyak yang lebih tinggi dari asumsi APBN menjadi penyebab utama.

Asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 sebesar US$70 per barel, sementara proyeksi lembaga keuangan internasional menyebut rata-rata harga minyak dunia tahun ini sekitar US$80 per barel.

Badiul memprediksi jika rata-rata harga minyak mentah 2026 lebih tinggi US$10 per barel dari asumsi, maka beban subsidi energi bisa naik signifikan.

“Dengan baseline Rp381,3 triliun, tambahan tekanan fiskal bisa berada pada kisaran Rp50—Rp75 triliun jika asumsi kurs dan konsumsi tetap konstan,” kata Badiul, Jumat (19/6/2026).

Perbedaan realisasi ICP dengan asumsi APBN berisiko terhadap subsidi bahan bakar minyak (BBM), LPG 3 kg, dan listrik bersubsidi.

Ia meminta pemerintah tetap waspada meskipun konflik di Timur Tengah mulai mereda.

“Pemerintah perlu menyiapkan skenario harga minyak US$80—US$90 agar risiko fiskal tidak membengkak,” ungkap dia.

Harga Minyak Dunia Melemah

Harga minyak mentah dunia bergerak melemah seiring analisis pelaku pasar terhadap pakta perdamaian sementara antara AS dan Iran.

Kesepakatan itu berpotensi membuka kembali aliran jutaan barel minyak dari Timur Tengah setelah berakhirnya blokade di Selat Hormuz.

>>> BGN Hentikan Sementara Makan Bergizi Gratis Saat Libur

Konflik pecah pada akhir Februari ketika AS dan Israel menyerang Iran, yang kemudian memblokir Selat Hormuz.