Kejagung Tetapkan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Tersangka Korupsi MBG
Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, Glory Harimas Sihombing, sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penetapan itu dilakukan pada Kamis, 18 Juni 2026, setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang sah.
Glory Harimas Sihombing langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Salemba cabang Kejaksaan Agung.
Peran Glory Harimas Sihombing
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan bahwa mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, secara melawan hukum memberikan akses kepada Glory Harimas Sihombing untuk memperoleh titik dapur Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG).
Setelah mendapatkan hak pengelolaan, Yayasan Indonesia Food Security Review milik Glory Harimas Sihombing kemudian memperjualbelikan titik-titik dapur tersebut kepada pihak lain.
Glory Harimas Sihombing juga memperoleh fasilitas khusus berupa akses komunikasi langsung dengan tim verifikator yang ditunjuk Dadan Hindayana untuk mengurus status hukum sejumlah dapur pemenuhan gizi.
Dengan akses itu, ia dapat melakukan pengurusan rollback terhadap SPPG di bawah naungan yayasannya agar dikembalikan statusnya.
Aliran Dana ke Dadan Hindayana
Selain mengatur titik penempatan dapur, Glory Harimas Sihombing diduga mengalirkan sejumlah dana dalam bentuk mata uang rupiah dan valuta asing secara tunai kepada Dadan Hindayana.
Uang tersebut berasal dari mitra-mitra MBG yang meminta bantuan agar menjadi mitra program.
Pemberian uang haram itu terindikasi mengalir secara berkala sejak tahun 2025.
Penyidik masih terus mengaudit total nilai aliran dana yang diterima Dadan Hindayana.
Hubungan kedekatan antara Glory Harimas Sihombing dan Dadan Hindayana telah terjalin lama sebelum program MBG direncanakan.
Glory Harimas Sihombing dijerat dengan Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, yaitu Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri, dan Andri Mulyono.
Penyimpangan program MBG juga mencakup penggelembungan harga pengadaan barang berupa 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,03 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi 75 inci.
Update Terbaru
Argentina Pesta 7-0 Lawan Kosta Rika, Tiga Brace Sekaligus Tanpa Messi
Rabu / 18-11-2026, 13:38 WIB
Umuh Muchtar Cium Upaya Menghalangi Persib Juara, Minta Pemain Waspada
Rabu / 18-11-2026, 13:36 WIB
Daftar Lengkap Biaya Admin BCA Naik Efektif Januari 2027
Rabu / 18-11-2026, 13:35 WIB
Mengenal 10 Fakta Unik Badak Jawa Satwa Langka Penghuni Ujung Kulon
Rabu / 18-11-2026, 13:35 WIB
Ragnarok Castle Siap Dirilis LYTO Untuk Pasar Global Pada 2027
Rabu / 18-11-2026, 13:35 WIB
Cabut Izin Akses Kontak Pinjol di HP Android dan iOS Agar Aman
Rabu / 18-11-2026, 13:35 WIB
Kabar Duka, Penyanyi Pop Era 80-an Djatu Parmawati Meninggal Dunia di Usia 71 Tahun
Rabu / 18-11-2026, 13:35 WIB
Notsuda Ingin Bayar Kegagalan di Thailand dengan Gelar Bersama Persib
Rabu / 18-11-2026, 13:33 WIB
Fokus Bentuk Otot, Tissa Biani Ungkap Alasan Datangi Dokter Gizi
Rabu / 18-11-2026, 13:29 WIB
Tribun Utara GBT Ditutup, Bonek Protes Keputusan Persebaya
Rabu / 18-11-2026, 13:29 WIB
Karakter Frieren: Beyond Journey's End Resmi Meriahkan Game Mahjong Soul
Rabu / 18-11-2026, 13:29 WIB
Google Berikan Akses Gemini Tasks Gratis untuk Ratusan Juta Pengguna
Rabu / 18-11-2026, 13:28 WIB
Mengenal Windows Baseline Protection Alat Baru Cek Standar Keamanan PC
Rabu / 18-11-2026, 13:28 WIB
Messi Asisten Pelatih Argentina di Piala Dunia 2030? Ini Jawaban Scaloni
Rabu / 18-11-2026, 13:27 WIB






