BPOM Terbitkan Aturan Baru Sertifikasi Kosmetik untuk Permudah Izin
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan regulasi baru untuk menyederhanakan proses perizinan bagi pelaku usaha kosmetik di Indonesia.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2026 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB).
Peraturan ini disosialisasikan pada Kamis (18/6/2026) di Gedung Bhinneka Tunggal Ika.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa pemangkasan birokrasi tidak akan menurunkan pengawasan terhadap kualitas produk.
"Peraturan ini bukan mempersulit, tapi mempermudah. Namun, standar tidak boleh turun," kata Taruna Ikrar.
Pihak otoritas berupaya membekali para produsen domestik dengan regulasi yang efisien agar siap berhadapan dengan ekspansi merek global.
Implementasi sistem ini ditujukan menjaga konsistensi mutu manufaktur dari hulu hingga hilir secara aman.
Taruna menambahkan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa untuk produksi kosmetik.
"Potensi yang besar ini agar kualitasnya bagus harus distandardisasi," ujarnya.
Respons Positif dari Asosiasi Industri
Ketua Umum Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia (Perkosmi), Sancoyo Antarikso, memberikan respons positif terhadap kebijakan tersebut.
"Kami melihat ini merupakan salah satu upaya penyederhanaan regulasi. Namun demikian, tetap mempertahankan standar mutu, kebermanfataan, dan juga keamanan kosmetik," kata Sancoyo.
Asosiasi memandang regulasi teranyar memicu transformasi fundamental pada pola kepatuhan hukum di lingkungan industri.
Mekanisme pengawasan kini bergeser dari sistem penilaian dokumen di awal menjadi tanggung jawab penuh pelaku usaha.
"Ini adalah satu perubahan model, dari compliance berbasis persetujuan menjadi compliance berbasis tanggung jawab," ujar Sancoyo.
Ketua Harian Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia (PPAK) Kusuma Ida Anjani menyatakan bahwa kebijakan ini akan mendongkrak keunggulan produk lokal di kancah internasional.
Reputasi BPOM yang telah diakui sebagai WHO Listed Authority (WLA) diprediksi memperkuat posisi tawar komoditas Indonesia di pasar ekspor.
Salah satu poin krusial dalam Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2026 adalah penghapusan layanan persetujuan denah bangunan pabrik.
Ketentuan tersebut resmi dihilangkan guna memangkas durasi birokrasi operasional sekaligus menuntut kemandirian pelaku usaha dalam pemenuhan standar pembuatan kosmetik.
Update Terbaru
Penemuan Harta Karun Emas Kuno di Jalur Perjalanan Haji Arab Saudi
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Indonesia Amankan Tiket Piala Asia U-17 2027 Usai Bungkam Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Sukses Besar, GTA 6 Sabet Delapan Nominasi Sekaligus di TGA 2026
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Dampak Kebijakan 70 Persen Manfaat Tambang Terhadap Saham Emiten
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Cetak Bukti Bayar Pajak STNK Online Pakai HVS A4 di Rumah
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Saham DGWG Segera Tebar Dividen Interim Setara 71,7 Persen Laba
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Tantangan Berat Bank Indonesia Menentukan Arah Suku Bunga Acuan
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Rekomendasi HP Samsung Tiga Kamera Belakang, Mulai Rp2 Jutaan
Rabu / 18-11-2026, 10:11 WIB
Fasilitas LNG Woodfibre di Kanada Terima Suntikan Dana US$ 140 Juta
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Kesenjangan ruang kelas ungkap PR besar mutu pendidikan
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Pelemahan Harga Emas Antam Hari Ini Beserta Daftar Ukurannya
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Rencana Pertemuan Puncak Putin, Xi, dan Trump di Sela KTT APEC
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB






