KPK Periksa Politisi PDIP Riyan Dediano Terkait Kasus DJKA Kemenhub
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa politisi PDI Perjuangan, Riyan Dediano (RYD), sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (18/6/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pemeriksaan tersebut.
Selain Riyan, KPK juga memanggil seorang saksi lain dari pihak swasta berinisial WPW. Namun, belum diketahui apakah yang bersangkutan memenuhi panggilan.
Berdasarkan catatan KPK hingga pukul 12.45 WIB, Riyan tiba di Gedung Merah Putih pada pukul 09.46 WIB.
Sementara itu, saksi WPW belum terlihat hadir.
Rangkaian Pemeriksaan Pekan Ini
Pada pekan yang sama, KPK telah memeriksa sejumlah saksi lain. Senin (15/6), mantan Direktur Utama PT Len Railway Systems Agung Darmawan dipanggil.
Rabu (17/6), KPK memeriksa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan periode 2020-2023 yang kini menjadi dosen Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI), Dandun Prakosa.
Pada hari yang sama, KPK juga memanggil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Surakarta yang juga menjabat Direktur PT Pijar Utama dan Direktur PT Indria Putra Persada, Ferry Septha Indrianto.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah pada 11 April 2023.
Instansi tersebut kini bernama Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang.
Dalam penyidikan, KPK awalnya menetapkan 10 orang tersangka.
Hingga 20 Januari 2026, jumlah tersangka yang ditahan mencapai 21 orang, termasuk anggota Komisi V DPR RI periode 2019–2024 Sudewo.
Dua perusahaan juga telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi.
Perkara ini mencakup proyek jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, pembangunan jalur kereta api di Makassar, empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, serta proyek perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera.
KPK menduga terjadi pengaturan pemenang proyek melalui rekayasa proses pengadaan, mulai dari tahap administrasi hingga penetapan pemenang tender.
Update Terbaru
Desakan Sanksi Hukum dari Mahfud MD Terkait Polemik Ijazah Gibran
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Pujian Donald Trump untuk Prabowo Subianto dalam KTT ASEAN-AS
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Anne Hathaway melahirkan anak ketiga bersama suami tercinta Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Alasan Tissa Biani Rutin Konsultasi ke Dokter Gizi dan Rawat Kulit
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Jejak Tragedi Pan Am 812 Terungkap Lewat Susur Sungai
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Peluang Aprilia gagalkan ambisi juara dunia Marc Marquez
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Petani Boleh Jual Jagung Di Atas HPP, Ini Penjelasan Bapanas
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Loyalitas ke Presiden Prabowo Jadi Penentu Utama Posisi Cawapres
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Raymond/Joaquin Alami Tren Negatif, Telan Empat Kekalahan Dini
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Kenali Gejala Dini Kanker Kulit Langka dari Benjolan dan Memar
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Aturan Lengkap Masuk Konser Guns N' Roses di Stadion Madya GBK
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Sudah Direm Tangan, Mobil Innova Ini Berjalan Sendiri Tanpa Sopir
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Ketegangan Meningkat Saat Iran Serang Radar Militer AS di Bahrain dan Fasilitas Kuwait
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB






