Tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai sekitar 90 persen. Namun, tingginya akses terhadap layanan keuangan belum diikuti dengan pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangan secara sehat.

Kesenjangan ini dinilai menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi. Tujuannya agar transformasi digital dan pertumbuhan sektor keuangan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.

>>> PLN Copot Kabel di Jalan Lauser Jaksel Imbas Kecelakaan Siswi SMAN 6

Komisaris Utama Amartha, Rudiantara, mengatakan perluasan akses layanan keuangan saja tidak cukup.

Literasi keuangan harus menjadi perhatian utama karena masih banyak masyarakat yang memiliki akses tetapi belum memahami cara memanfaatkannya secara bijak.

"Inklusi keuangan saja tidak cukup.

Masyarakat perlu memahami cara mengelola keuangan secara bijak, bukan sekadar memiliki akses terhadap produk keuangan," ujar Rudiantara dalam diskusi bertajuk Infrastructure, Investment, Impact: Building Inclusive Financial Ecosystems pada ajang The 2026 Asia Grassroots Forum di Jakarta.

Pernyataan tersebut sejalan dengan data yang menunjukkan masih adanya kesenjangan antara tingkat inklusi dan literasi keuangan nasional.

Meski akses masyarakat terus meningkat, pemahaman mengenai pengelolaan keuangan, perencanaan usaha, hingga pemanfaatan produk keuangan digital masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2014-2019 ini menyebutkan tantangan tersebut semakin penting di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan digital dan fintech.

Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat berisiko menggunakan layanan keuangan secara tidak optimal atau terjebak pada keputusan finansial yang kurang tepat.

Ia menilai pendekatan literasi keuangan perlu disesuaikan dengan karakteristik masyarakat yang dilayani.

Untuk masyarakat pedesaan dan pelaku usaha ultra mikro, pendampingan langsung masih menjadi faktor penting dalam membangun kebiasaan keuangan yang sehat.