Presiden Prabowo Subianto mengarahkan pembentukan tim pengadaan batubara untuk mengatasi krisis pasokan kalori sedang bagi kebutuhan PT PLN (Persero).

Langkah ini diambil akibat ketidaksesuaian nilai keekonomian produsen.

>>> Polsek Pinggir Tangkap Tiga Tersangka Narkoba di Kandis Siak

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan keputusan tersebut diambil setelah rapat intensif selama 5,5 jam bersama direksi PLN pada Senin (15/6/2026).

Regulasi harga domestic market obligation (DMO) batubara sektor kelistrikan yang dipatok sebesar US$70 per ton sejak 8 tahun lalu dinilai sudah tidak mampu menutup biaya operasional penambangan yang terus melonjak.

Tim Lintas Instansi Dibentuk

Tim pengadaan baru ini melibatkan PLN, Inspektur Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ESDM, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Semalam sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer, agar tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan [batu bara kalori sedang].

Ada PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP. Supaya tidak ada dusta di antara kita," ujar Bahlil.

Bahlil menjelaskan bahwa batubara kalori sedang semakin langka dan harganya murah, sementara rasio pengupasan tanah (stripping ratio) penambang sudah mencapai angka 10 hingga 12.

Hal ini membuat pengusaha batubara tidak lagi mendapatkan keuntungan saat menjual ke PLN.

"Sementara [batu bara] medium itu makin hari makin sedikit dan harganya juga murah. Kita bikin patok karena DMO US$70.

Nah, sementara SR-nya sudah ada angka 10—12. Jadi harga jual ke PLN itu untuk perusahaannya sudah tidak ada [untungnya].

Itulah yang menjadi problem kepada mereka [penambang]," kata Bahlil.

Kementerian ESDM kini menginstruksikan jajarannya untuk memberikan ruang fleksibilitas aturan agar pasokan ke PLN tidak tersendat.