Kejaksaan Anti-Korupsi Spanyol meminta penarikan paspor dan kewajiban lapor dua mingguan bagi mantan Perdana Menteri José Luis Rodríguez Zapatero.

Permintaan itu diajukan setelah Zapatero diperiksa sebagai tersangka di Mahkamah Nasional pada Rabu, 17 Juni 2026.

Zapatero menjalani pemeriksaan selama tiga jam oleh Hakim José Luis Calama terkait dugaan pengaruhnya dalam pemberian dana talangan pandemi sebesar 53 juta euro untuk maskapai Plus Ultra.

Mantan Perdana Menteri tersebut membantah telah memengaruhi pemerintah pimpinan Pedro Sánchez. Ia menegaskan tidak memiliki kontak dengan manajemen maskapai selain satu pertemuan tunggal dengan Julio Martínez Sola.

Selama persidangan, Zapatero hanya menjawab pertanyaan dari pengacara dan hakim. Ia menolak menjawab pertanyaan jaksa mengenai perhiasan senilai 1,3 juta euro yang disita di kantornya.

Hakim Tolak Tahan Paspor

Hakim Calama memutuskan untuk tidak menjatuhkan tindakan pencegahan terhadap Zapatero. Ia menilai risiko melarikan diri atau penghancuran barang bukti sangat rendah.

Keputusan tersebut memicu berbagai analisis mengenai implikasi hukum dan politik bagi lingkungan Partai Sosialis (PSOE).

Alberto Pérez Giménez, Wakil Direktur El Confidencial, menyebut keputusan hakim sangat cerdas karena menghindari tuduhan lawfare dari kalangan sosialis.

Filsuf Diego Garrocho menyoroti kutipan dari dokumen hakim yang menyatakan bahwa Zapatero belum berhasil menghilangkan indikasi rasional dari tindak pidana.

Pakar hukum menilai penolakan Zapatero untuk menjelaskan asal-usul perhiasan justru dapat memperburuk reputasinya.

Di ranah politik, Menteri Diana Morant menegaskan bahwa warisan kepemimpinan Zapatero tidak akan terhapus oleh isu perhiasan ini.