Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengajukan pagu indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 49,80 triliun.

Jumlah tersebut sama dengan pagu tahun berjalan setelah melalui proses efisiensi. Demikian disampaikan Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (15/6/2026).

Usulan anggaran itu sudah mencakup pendanaan untuk tujuh badan layanan umum (BLU) di bawah Kemenkeu.

Tanpa komponen BLU, pagu indikatif murni Kemenkeu pada 2027 tercatat Rp 39,42 triliun.

Alokasi Anggaran dan Program Prioritas

Secara rinci, usulan anggaran dialokasikan ke tiga fungsi utama.

Fungsi pelayanan umum mendapat alokasi terbesar Rp 45,52 triliun, disusul fungsi pendidikan Rp 3,99 triliun, dan fungsi ekonomi Rp 284,71 miliar.

Penyusunan anggaran difokuskan melalui lima program utama. Seluruh program dirancang untuk mendukung program kerja prioritas nasional (PKPN) dan mendanai kegiatan strategis.

Program pertama menyasar kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi dengan kebutuhan dana Rp 36,33 miliar. Anggaran ini didistribusikan ke enam unit eselon I terkait.

Unit eselon I tersebut meliputi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF), Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK), dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Selain itu, ada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Direktorat Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), serta Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).

Aktivitas program pertama mencakup pendanaan pendidikan dasar melalui penyediaan 514 Sekolah Rakyat untuk memperluas akses pendidikan. Juga dirumuskan strategi kebijakan fiskal jangka menengah yang prudent dan berkelanjutan.

Langkah lainnya adalah menyusun rekomendasi kebijakan terkait dampak ekspor sektor strategis terhadap daya saing ekonomi nasional. Kemenkeu juga akan mengembangkan grand design ekosistem profesi penunjang di sektor keuangan.