Kemenkeu dan Badan Gizi Nasional Bahas Anggaran Makan Bergizi Gratis Pekan Ini
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadwalkan pertemuan dengan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) pada pekan ini di Jakarta. Pertemuan tersebut akan membahas anggaran operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rencana itu pada Senin (15/6/2026) di Kompleks Parlemen. "Sepertinya minggu ini.
Kemarin mau datang [bertemu Purbaya], tapi enggak jadi karena dipanggil Presiden," katanya.
Purbaya menegaskan pertemuan tersebut bersifat koordinasi awal. Ia belum dapat memastikan apakah akan membahas efisiensi anggaran program.
"Belum tentu [bahas] efisiensi, dia mau ketemu saja," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan telah berkomunikasi dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi terkait potensi penyesuaian dana MBG. "Sudah, nanti kita tunggu.
Kita ikutin keputusan Bapak Presiden," kata Purbaya pada Kamis (11/6/2026).
Purbaya enggan membeberkan besaran nominal pengurangan anggaran sebelum ada keputusan resmi dari Kepala BGN. "Nanti kita tunggu dari Bu Nanik [Kepala Badan Gizi Nasional] seperti apa ya," tuturnya.
Kementerian Sekretariat Negara mengonfirmasi adanya penyesuaian berupa pengurangan total kebutuhan anggaran program unggulan tersebut.
"Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini," ungkap Prasetyo dalam konferensi pers, Kamis (11/6/2026).
Kementerian Sekretariat Negara saat ini tengah menata sistem distribusi demi efisiensi anggaran melalui koordinasi antarlembaga.
"Makanya kami minta waktu untuk juga menghitung dengan Kementerian Keuangan maupun dengan BGN," tambahnya.
Pemerintah optimistis biaya operasional dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas gizi masyarakat.
Hal ini dilakukan melalui sinkronisasi data dan penataan satuan pelayanan pemenuhan gizi, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan).
Berdasarkan data Kemenkeu, alokasi awal program MBG tahun ini sebesar Rp335 triliun telah diefisiensikan menjadi Rp268 triliun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Realisasi penyerapan dana mencapai Rp88,15 triliun per akhir Mei 2026, naik 17,53% dari posisi April 2026 yang sebesar Rp75 triliun.
Total penerima manfaat program tercatat sebanyak 63,13 juta jiwa, terdiri dari 48,9 juta kelompok siswa dan 14,3 juta kelompok non-siswa seperti ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
Update Terbaru
Penemuan Harta Karun Emas Kuno di Jalur Perjalanan Haji Arab Saudi
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Indonesia Amankan Tiket Piala Asia U-17 2027 Usai Bungkam Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Sukses Besar, GTA 6 Sabet Delapan Nominasi Sekaligus di TGA 2026
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Dampak Kebijakan 70 Persen Manfaat Tambang Terhadap Saham Emiten
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Cetak Bukti Bayar Pajak STNK Online Pakai HVS A4 di Rumah
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Saham DGWG Segera Tebar Dividen Interim Setara 71,7 Persen Laba
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Tantangan Berat Bank Indonesia Menentukan Arah Suku Bunga Acuan
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Rekomendasi HP Samsung Tiga Kamera Belakang, Mulai Rp2 Jutaan
Rabu / 18-11-2026, 10:11 WIB
Fasilitas LNG Woodfibre di Kanada Terima Suntikan Dana US$ 140 Juta
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Kesenjangan ruang kelas ungkap PR besar mutu pendidikan
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Pelemahan Harga Emas Antam Hari Ini Beserta Daftar Ukurannya
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Rencana Pertemuan Puncak Putin, Xi, dan Trump di Sela KTT APEC
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB






