Faktor lain yang menggerus daya beli MBR di kota besar adalah tingginya ongkos kebutuhan harian, mulai dari transportasi, konsumsi, hingga biaya sewa rumah.

"Daya beli MBR yang tinggal di kota besar terbebani biaya operasional, transportasi, makan, kontrakan dan lain-lain. Sulit untuk menabung dan tidak lagi ada kemampuan untuk mengangsur KPR," katanya.

>>> Kurs Rupiah 12 Juni 2026 Menguat Perkasa ke Level Rp 17.860

Persoalan ditambah oleh dominasi pekerja sektor informal yang porsinya diperkirakan mencapai 60% dari total tenaga kerja. Kelompok ini kerap terganjal syarat perbankan.

"Pekerja informal sebanyak 60 persen, susah lolos di perbankan," ujarnya.

Solusi: Hunian Vertikal dan Pengendalian Harga Lahan

Sebagai solusi, Junaidi mendorong pemerintah mengintensifkan pembangunan hunian vertikal di wilayah perkotaan agar mendekatkan tempat tinggal MBR dengan lokasi kerja mereka.

"Solusinya adalah penyediaan rumah vertikal di wilayah perkotaan khusus MBR di perkotaan," katanya.

Gasperra juga mengapresiasi insentif perumahan seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis, bunga KPR 5%, dan asuransi.

"BPHTB gratis, DP 1 persen, bunga 5 persen, asuransi merupakan vitamin bagi MBR dan ini langkah maju pemerintah.

PBG gratis dan lain-lain merupakan vitamin buat pengembang," ujarnya.

Kendati demikian, fokus pemerintah disarankan mulai diarahkan pada pengendalian harga lahan yang terus melambung serta berbagai biaya transaksi pengadaan tanah.

Menurutnya, keberhasilan program perumahan rakyat di masa depan tidak lagi ditopang oleh aspek kemudahan pembiayaan semata, tetapi juga regulasi biaya penyediaan lahan.

>>> KCIC Terapkan Tarif Dinamis Tiket Whoosh Mulai Rp250 Ribu Sambut Libur Panjang

"Problem-nya sekarang bagaimana insentif terhadap harga tanahnya, komponen biaya akibat transaksi tanah, kebijakan apa yang harus diambil?" katanya.