Pakar ekonomi dan kebijakan publik mengkritisi usulan penambahan alokasi dana Ibu Kota Nusantara (IKN).

Mereka menilai langkah itu kurang relevan di tengah lonjakan harga barang dan pelemahan nilai tukar rupiah.

>>> Jadwal Program Trans TV Minggu, 14 Juni 2026 Ada Film Bioskop Blue Beetle dan The Courier, Brownies, Insert dan Pagi-Pagi Ambyar + Link

Proyek IKN menghadapi tantangan besar akibat ketergantungan tinggi terhadap APBN. Realisasi investasi asing non-pemerintah juga belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Kritik dari CELIOS dan Universitas Trisakti

Direktur Ekonomi di Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menyatakan bahwa fokus anggaran pemerintah saat ini diperkirakan akan beralih ke program strategis lain.

Hal itu berpotensi mengorbankan proyek pembangunan IKN.

"Justru akan membuat beban APBN menjadi besar. Terlebih Presiden Prabowo mempunyai project mercusuarnya sendiri dalam program makan bergizi gratis," ujar Nailul Huda.

Nailul Huda berharap pemerintah bersikap lebih pragmatis.

Menurutnya, pergeseran prioritas fiskal kini lebih realistis diarahkan pada program kesejahteraan sosial dan subsidi masyarakat demi menjaga ketahanan keuangan nasional.

Pandangan serupa disampaikan Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah. Ia menyoroti bahwa krisis nilai tukar rupiah mempertinggi risiko kesulitan operasional dalam pengerjaan konstruksi dasar.

"Yang sejelas sampai sekarang itu kan sudah Rp147 juta yang digelontorkan untuk pembangunan IKN. Tapi itu ternyata kan belum menjangkau semua pembangunan infrastruktur dasar.

Misalnya untuk pembangunan gedung parlemen, itu kan belum. Untuk yudikatif juga belum.

Jadi yang ada kan baru kementerian lembaga saja. Jadi yang menurut saya sih memang dengan kondisi pelemahan Rupiah ini potensi kesulitan juga tinggi," kata Trubus.