DPR dan Pemerintah Sepakati Masa Jabatan Anggota Kompolnas Empat Tahun
Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menyepakati masa jabatan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) selama empat tahun.
Kesepakatan antara Komisi III DPR RI dan perwakilan pemerintah tersebut diambil dalam pembahasan daftar inventarisasi masalah di Gedung DPR, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026.
Wakil Menter Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan bahwa anggota Kompolnas memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.
Pengaturan ini sengaja disamakan dengan masa jabatan anggota Komisi Kejaksaan untuk menghindari persepsi diskriminasi antarlembaga negara jika undang-undang ini diuji di Mahkamah Konstitusi.
Edward mengakui ketentuan tersebut tidak tertulis dalam Undang-Undang Kejaksaan RI dan menegaskan norma pasal itu merupakan kebijakan hukum terbuka.
Perdebatan Sebelum Kesepakatan
Sebelum disetujui, aturan ini sempat memicu perdebatan karena muncul usulan agar masa keanggotaan Kompolnas disesuaikan dengan masa jabatan Presiden, yaitu lima tahun dan tidak dapat diperpanjang.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman berpendapat bahwa Kompolnas melekat pada Presiden yang masa jabatannya lima tahun, sehingga pembatasan masa jabatan penting untuk mengantisipasi penyalahgunaan lembaga negara sebagai tempat mencari kerja.
Anggota Komisi III Adang Daradjatun tetap menginginkan masa jabatan lima tahun tanpa perpanjangan, dengan alasan tidak harus mengikuti masa jabatan Komisi Kejaksaan.
Kepala Divisi Hukum Polri Irjen. Pol.
Agus Nugroho memberikan pandangan normatif bahwa aturan empat tahun yang berlaku saat ini tidak bermasalah, namun jika disesuaikan dengan masa jabatan Presiden juga tidak masalah.
Perdebatan mereda setelah Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Ranold Alfath menjelaskan fleksibilitas frasa 'dapat dipilih' yang memungkinkan anggota Kompolnas dipilih kembali jika kinerjanya baik.
Melalui persetujuan akhir, rapat Panja RUU Polri juga mengesahkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian anggota Kompolnas sepenuhnya berada di bawah wewenang Presiden.
Update Terbaru
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Dilema Suku Bunga BI Hadapi Tekanan Rupiah dan Proyeksi Berbeda Ekonom
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Aturan Pakai Serum Wardah Sesuai Kulit agar Lembap Maksimal
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Waktu Tepat Minum Teh Hijau untuk Pencernaan Sehat
Rabu / 18-11-2026, 06:28 WIB
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB






