Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Kementerian Keuangan memastikan tidak ada rencana pengambilalihan maupun peleburan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Kepastian ini merespons spekulasi yang muncul setelah pembentukan BUMN Ekspor PT Danantara Sumberdaya Indonesia pada Selasa (26/5/2026).

>>> BNI Siagakan Operasional Terbatas dan Layanan Digital Selama Libur Panjang

Klarifikasi Resmi DEN

Juru Bicara Ketua DEN, Jodi Mahardi, memberikan penjelasan resmi terkait komitmen modernisasi sistem pengawasan.

“Kami menegaskan bahwa Pak Luhut tidak menyampaikan ada rencana pengambilalihan, peleburan, atau perubahan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC),” kata Jodi Mahardi.

Fokus pembaruan sistem saat ini hanya menyasar sektor Sumber Daya Alam (SDA).

Tujuannya meningkatkan presisi pencatatan serta melindungi penerimaan negara.

Langkah konkret dilakukan lewat penguatan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA).

Sistem ini mengintegrasikan data lintas instansi secara real-time.

“Dalam konteks ini, Bapak Luhut menekankan pentingnya penguatan SIMBARA yang saat ini telah berjalan sebagai salah satu contoh nyata keberhasilan integrasi tata kelola berbasis sistem,” lanjut Jodi Mahardi.

Integrasi teknologi tersebut diharapkan mampu mencegah kebocoran potensi pendapatan negara.

Pemerintah mengarahkan modernisasi birokrasi melalui percepatan digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan buatan.

Hal ini untuk memonitor tata niaga komoditas strategis.

“Ke depan, pendekatan seperti SIMBARA diharapkan dapat menjadi salah satu ujung tombak penguatan tata kelola perdagangan dan ekspor SDA melalui integrasi data yang lebih menyeluruh dan real-time,” papar Jodi Mahardi.

Penerapan kecerdasan buatan dirancang untuk memperketat pengawasan silang instansi demi efisiensi nasional.

Jodi Mahardi menerangkan bahwa langkah ini murni bagian dari program pembaruan sistem kerja pemerintah.

“Inisiatif ini murni merupakan wujud modernisasi sistem kerja dan integrasi data tata niaga SDA.