Mengintip Aturan Polisi-TNI Ikut Awasi Wajib Pajak
Rabu / 22-07-2026, 07:28 WIB
Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan aturan yang melibatkan TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui Surat Edaran SE-8/PJ/2026.
Rabu / 22-07-2026, 07:28 WIB
Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan aturan yang melibatkan TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui Surat Edaran SE-8/PJ/2026.
Rabu / 22-07-2026, 07:28 WIB
Warga di sejumlah daerah Lampung melakukan swadaya perbaikan jalan rusak karena bantuan pemerintah tak kunjung datang. Sebagian bahkan menolak bayar pajak.
Rabu / 22-07-2026, 06:14 WIB
Indonesia memberikan insentif pajak 0 persen selama 50 tahun bagi pelaku usaha jasa keuangan di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) untuk bersaing dengan Singapura, Hong Kong, dan Dubai.
Rabu / 22-07-2026, 01:42 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons rencana insentif PPh 0 persen di PFII. Ia menegaskan skema tersebut harus mengikuti aturan Global Minimum Tax.
Rabu / 22-07-2026, 01:24 WIB
DJP menerbitkan SE-9/PJ/2026 yang memperkuat tata kelola permintaan akses informasi keuangan, termasuk rekening high wealth individual. Menteri Keuangan Purbaya menegaskan wajib pajak patuh tak perlu khawatir.
Rabu / 22-07-2026, 01:14 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan menolak kebijakan DJP yang melibatkan Babinsa TNI dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak. Mereka menilai kebijakan ini mengaburkan batas kewenangan sipil dan militer serta berpotensi menimbulkan intimidasi.
Rabu / 22-07-2026, 00:56 WIB
DJP memperluas akses data keuangan hingga ke pihak keluarga wajib pajak melalui SE-9/PJ/2026. Permintaan data rekening bisa diajukan ke bank dan penyedia jasa keuangan.
Rabu / 22-07-2026, 00:09 WIB
Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mempertanyakan urgensi pelibatan TNI dalam pengawasan pajak dan meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi.
Selasa / 21-07-2026, 03:29 WIB
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu menerbitkan SE-8/PJ/2026 yang memungkinkan keterlibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak. Pengawasan dilakukan melalui dua metode: lapangan dan non-lapangan.
Senin / 20-07-2026, 19:21 WIB
DJP menegaskan keterlibatan TNI-Polri dalam pengawasan wajib pajak hanya sebagai pendamping, bukan pemberi kewenangan baru. Kewenangan tetap di DJP.
Rabu / 15-07-2026, 15:21 WIB
PT Freeport Indonesia membidik kontribusi ke negara mencapai US$7,1 miliar atau sekitar Rp120 triliun pada 2028, seiring pemulihan operasional tambang dan smelter.
Selasa / 14-07-2026, 17:54 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan memeriksa wajib pajak orang kaya hingga bangkrut. Fokusnya adalah ekstensifikasi pajak dengan menarik pihak yang selama ini menghindari kewajiban.