Rencana TNI Awasi Pajak, Legislator PDIP Minta Penjelasan Terbuka
Rencana pelibatan TNI dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak menuai sorotan di DPR. Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut.
Legislator PDIP itu meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.
Menurut Hasanuddin, meski pelibatan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemerintah tetap harus menjelaskan alasan konkret di balik kebijakan tersebut.
"Secara aturan pelibatan TNI dalam OMSP memang dimungkinkan.
Namun yang perlu dijelaskan adalah apakah Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak memang telah meminta bantuan kepada TNI," kata Hasanuddin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Ia menambahkan, publik perlu mengetahui alasan kebutuhan tersebut, apakah karena kekurangan personel atau terdapat kendala lain dalam pelaksanaan pengawasan wajib pajak.
Hasanuddin menegaskan, setiap pelibatan TNI harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya Pasal 7 yang mengatur OMSP.
Pelaksanaan OMSP harus didasarkan pada kebutuhan yang jelas serta mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sorotan ini muncul setelah Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/8/PJ/2026.
Melalui aturan itu, Babinsa TNI dan Bhabinkamtibmas Polri dilibatkan dalam memperluas jaringan pengawasan hingga tingkat desa.
Tugas mereka mencakup pemetaan potensi perpajakan serta pengawasan terhadap wajib pajak yang sudah maupun belum terdaftar.
Namun, di tengah terbitnya surat edaran tersebut, Mabes TNI menyatakan belum ada pembahasan resmi mengenai rencana pelibatan aparat TNI dalam program itu.
Kondisi ini semakin memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme dan koordinasi pelaksanaan kebijakan.
Hasanuddin pun meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai urgensi pelibatan aparat keamanan dalam pengawasan perpajakan.
Menurutnya, transparansi diperlukan agar masyarakat memahami tujuan kebijakan sekaligus mencegah munculnya berbagai spekulasi.
Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan pengawasan tidak menimbulkan kesan intimidatif bagi masyarakat.
Kehadiran personel TNI dengan seragam dinas dan atribut lengkap, kata dia, berpotensi memunculkan rasa takut apabila pendekatan yang digunakan tidak dilakukan secara tepat.
"Kehadiran personel TNI berseragam dinas dengan atribut lengkap jangan sampai menimbulkan rasa takut atau membuat masyarakat merasa terintimidasi saat menjalankan kewajiban perpajakan.
Pendekatan yang dilakukan harus tetap komunikatif dan edukatif," ujar politikus PDI Perjuangan tersebut.
Update Terbaru
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Mikroba Beku 40.000 Tahun di Alaska Dicairkan, Enam Bulan Kemudian Membentuk Koloni Berlendir
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Hubungan Militer Indonesia dan AS Disorot Trump dalam KTT
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Pilrek UPNVJ Terhenti Usai Pengaduan Pascawawancara Kandidat
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Wayne Rooney Akui Pernah Berpikir Bunuh Diri di Puncak Karier Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
WUP Ujung Kulon Ditetapkan, Aktivitas Tambang Menunggu Izin
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen ke Level 5.304,76 di Tengah Tren Sideways
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB






