DPR Minta Kaji Matang Wacana SPP SMA/SMK di Jabar
Komisi X DPR RI mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengkaji secara matang wacana pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa SMA dan SMK negeri dari keluarga mampu.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan kebijakan tersebut pada prinsipnya dapat dipahami sebagai upaya mendukung pembiayaan pendidikan.
Namun, pelaksanaannya harus didasarkan pada kajian yang komprehensif, transparan, dan berkeadilan.
"Wacana mengaktifkan kembali SPP bagi siswa SMA dan SMK dari keluarga mampu pada prinsipnya bisa dipahami.
Tetapi, kebijakan tersebut harus didasarkan pada kajian yang matang, transparan, dan berkeadilan," kata Lalu saat dihubungi, Jumat (17/7).
Ia menegaskan pemerintah daerah wajib memastikan tidak ada siswa dari keluarga kurang mampu yang terdampak.
Kriteria penerima dan mekanisme pelaksanaan harus ditetapkan secara jelas agar tidak menimbulkan kesenjangan atau polemik di masyarakat.
"Di sisi lain, peningkatan kualitas pendidikan memang membutuhkan dukungan anggaran yang memadai, tetapi pembiayaan tidak boleh semata-mata dibebankan kepada masyarakat tanpa disertai akuntabilitas penggunaan dana," katanya.
Lalu juga menekankan jika wacana itu diterapkan, pemerintah daerah harus menjelaskan secara terbuka tujuan, besaran, serta pemanfaatan dana SPP.
"Sehingga masyarakat dapat melihat bahwa kontribusi tersebut benar-benar digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, sarana prasarana, dan layanan pendidikan secara menyeluruh," ujar dia.
Wacana pemberlakuan kembali SPP untuk SMA/SMK negeri mengemuka di Jawa Barat dalam rapat kerja Pansus Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan di DPRD Jabar, Kota Bandung, pekan ini.
Pemprov dan DPRD Jabar mulai menggodok wacana tersebut sebagai solusi menutup kekurangan biaya operasional sekolah.
Usulan yang muncul adalah skema pengaktifan kembali SPP hanya bagi siswa dari keluarga mampu atau kategori Desil 6 hingga Desil 10.
Siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin Desil 1 sampai Desil 5 tetap memperoleh pendidikan gratis.
Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Purwanto, menegaskan wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan resmi.
Update Terbaru
Jennifer Lawrence dan Para Bintang The Hunger Games Kembali Bersama di Premiere Film Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Studi: Geser Jam Tidur Dua Jam Lebih Awal Turunkan Skor Depresi
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Hamish Daud Jualan Tumbler di TikTok, Netizen Ramai Beri Dukungan
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Kevin Feige Tetap Bangga Penampilan Kang Meski Diganti Doctor Doom
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Pembaruan Palworld 1.1 Ditunda Karena Rilis GTA 6
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB
Walton Goggins Percaya Musim Ketiga Fallout Setia pada Game Aslinya
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB
Anime Crusaders X Codes November 2026 dan Cara Klaim Hadiah Gems Gratis
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB
MTG Nauctis Lanjutkan Tren Positif Magic Menuju Tahun 2027
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB
Stok Legend of Zelda Switch 2 Edisi Spesial 40 Tahun Masih Terbatas
Rabu / 18-11-2026, 03:14 WIB
16 Tahun Lalu Robert Pattinson Sebut Dirinya Akan Buruk Jadi James Bond
Rabu / 18-11-2026, 03:14 WIB
GTA 6 Mendekati Rilis, Pendapatan Penjualan Rockstar Tembus Rp 23 Triliun
Rabu / 18-11-2026, 03:14 WIB
GTA 6 Sebenarnya Bisa Rilis Lebih Cepat Menurut Pimpinan Rockstar
Rabu / 18-11-2026, 03:14 WIB
The Batman 2 Tertunda Membuat Robert Pattinson Terlepas dari Kontrak Film Ketiga
Rabu / 18-11-2026, 03:07 WIB
Scarlet Witch Layak Dapatkan Film Sendiri Setelah Kembalinya Wanda di Doomsday
Rabu / 18-11-2026, 03:07 WIB






