Pakar UGM Usul Potong Gaji Komisaris BUMN dan Tunjangan Pejabat untuk Bayar PPPK
Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Dr. Agus Pramusinto menilai pemerintah pusat harus turun tangan mengatasi kesulitan sejumlah pemerintah daerah (pemda) dalam membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut Agus, persoalan ini menunjukkan belum sinkronnya kebijakan pusat dengan kemampuan fiskal daerah.
"Ketika pemerintah daerah tidak mampu, maka tanggung jawab berada di pemerintah atasnya," ujarnya, Jumat (17/7/2026).
Kritik terhadap Efisiensi Anggaran dan Program Baru
Agus menilai krisis anggaran daerah merupakan dampak kebijakan efisiensi yang tidak komprehensif.
Ia juga mengkritik program baru seperti Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai tumpang tindih dengan BUMDes, serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan anggaran besar.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak membebani masyarakat dengan pajak baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "PHK terjadi di mana-mana, mencari pekerjaan semakin sulit, harga barang semakin mahal.
Jangan kemudian masyarakat kembali ditekan dengan pajak," katanya.
Agus juga meminta pemerintah mengkaji ulang ketentuan batas belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD.
Menurutnya, ketika anggaran dipangkas, batas belanja pegawai ikut turun, sementara kewajiban membayar gaji tidak bisa dikurangi.
Ia memperingatkan bahwa jika persoalan fiskal tidak segera diatasi, pelayanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan berpotensi terganggu akibat kekurangan tenaga.
Usulan Restrukturisasi Pembiayaan Negara
Sebagai solusi, Agus mengusulkan pemangkasan tunjangan kinerja pejabat eselon I dan II sebesar 20 persen. Ia juga menyoroti pejabat yang merangkap sebagai komisaris di perusahaan negara.
"Bayangkan, ada komisaris yang menerima Rp200 juta hingga Rp300 juta per bulan, bahkan memperoleh tantiem puluhan miliar rupiah.
Kalau anggaran itu dialihkan untuk membayar PPPK, berapa banyak tenaga yang bisa diangkat," ujar Agus.
Ia menambahkan bahwa tunjangan anggota DPR juga bisa dipotong untuk membantu pembiayaan gaji PPPK.
Update Terbaru
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
HYBE Jalin Kerja Sama Strategis dengan Creative Artists Agency untuk Perluas Jangkauan Global
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
ENHYPEN Rilis Single Baru I Want You Bawa Sisi Romantis Berbeda
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Kadin dan Apindo Beri Syarat Terkait Kebijakan Dana Cadangan Pesangon
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Dino Patti Djalal Bahas Isu Global hingga Kebijakan Trump di CNN
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Borneo FC vs Manila Digger: Jam Tayang dan Info Siaran Langsung
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Bali Masuk Daftar Hitam Fodor's Travel Akibat Overtourism 2027
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Skin Barrier Rusak Bisa Dipulihkan Pakai 5 Bahan Skincare Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan Cek NIK KTP Penyaluran Bantuan Beras Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan berobat pakai BPJS Kesehatan di luar kota bagi pemudik
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Jadwal Nonton Film Bioskop Trans TV Hari Ini, 18 November 2026: Ada Film Aksi Black and Blue
Rabu / 18-11-2026, 09:40 WIB
Desakan Sanksi Hukum dari Mahfud MD Terkait Polemik Ijazah Gibran
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB






