Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jawa Barat tengah menggodok wacana pengaktifan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa SMA/SMK negeri.

Pembahasan ini muncul dalam rapat kerja Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan pekan ini.

>>> Purbaya Ungkap Alasan Realisasi Anggaran Pendidikan Masih di Bawah 20 Persen

Wacana ini bertujuan menutup kekurangan biaya operasional sekolah. Jika terealisasi, siswa akan kembali membayar SPP setiap bulan.

Hanya untuk Keluarga Mampu

Usulan yang berkembang adalah SPP hanya dikenakan kepada siswa dari keluarga mampu, yakni kategori Desil 6 hingga Desil 10.

Siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin (Desil 1-5) tetap mendapatkan pendidikan gratis.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menegaskan wacana ini masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan resmi.

"Masih menjadi pembahasan ya.

Jadi, nanti kita lihat seperti apa," kata Purwanto usai rapat di Gedung DPRD Jawa Barat, Selasa (14/7).

Purwanto menjelaskan usulan reaktivasi SPP muncul karena banyak sekolah negeri membutuhkan tambahan sumber pendanaan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Kebutuhan Anggaran Sekolah

Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, mengatakan pembahasan ini berangkat dari fakta bahwa anggaran yang diterima sekolah saat ini masih jauh dari kebutuhan ideal.

Menurut Yomanius, kebutuhan biaya layak untuk seorang siswa SMA diperkirakan mencapai Rp4,5 juta per tahun. Namun, pemerintah baru mampu memenuhi sekitar 40 persen dari kebutuhan tersebut.

Dia menambahkan reaktivasi SPP akan membuka ruang pendanaan baru untuk meningkatkan mutu pembelajaran, mulai dari kompetensi guru, sarana prasarana, hingga pengembangan bakat siswa.

"Kalau misalkan reaktivasi ini berjalan, maka sesungguhnya kita menolong generasi muda untuk mendapatkan pembelajaran lebih baik," kata Yomanius, Rabu (15/7).