Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai fenomena sekolah negeri yang sepi peminat harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera berbenah.

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan sekolah negeri tidak bisa lagi hanya mengandalkan status sebagai sekolah pemerintah dan menunggu murid datang mendaftar.

>>> KOHLER Tampilkan 153 Tahun Inovasi Desain di IndoBuildTech 2026

"Fenomena ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah dan pihak sekolah negeri untuk segera berbenah. Sekolah negeri tidak bisa lagi sekadar menunggu murid.

Tetapi harus meningkatkan kualitas pelayanan, merapikan peta sebaran sekolah, dan menawarkan program yang relevan dengan kebutuhan anak zaman sekarang agar tidak semakin ditinggalkan," kata Ubaid saat dihubungi, Kamis (16/7).

Ubaid mengatakan banyak sekolah negeri yang masih terjebak dalam pola pikir, yakni "kami sekolah pemerintah, pasti nanti ada murid yang datang".

Akibatnya, sekolah negeri kurang aktif melakukan promosi atau berinovasi dalam program kegiatan siswa. Sementara itu, sekolah swasta agresif melakukan pemasaran sejak awal tahun ajaran.

Di jenjang SD, Ubaid menyinggung fenomena menjamurnya sekolah swasta seperti Madrasah Ibtidaiyah swasta atau SD Islam/Kristen pinggiran yang menawarkan harga sangat bersaing.

Ubaid mengatakan sekolah-sekolah itu menawarkan biaya yang relatif terjangkau dan tidak terpaut jauh dari pengeluaran "tersembunyi" di sekolah negeri seperti uang seragam, buku, atau kegiatan ekstra.

"Orang tua mendapatkan kualitas yang jauh lebih tinggi, jam belajar lebih panjang, fasilitas keagamaan/karakter lebih intensif, dan lingkungan yang terpantau.

>>> IHSG Ditutup Menguat ke 6.108, 372 Saham Hijau pada Kamis Sore

Di titik ini, SD Negeri yang kaku dan gratis seadanya, otomatis kehilangan daya tawar," ujarnya.